OJK Minta Debitur Mampu Tak Manfaatkan Relaksasi Kredit
TEMPO.CO | 05/04/2020 19:50
(ki-ka) Ketua Dewan Komisi Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto dalam rapat kerja dengan De
(ki-ka) Ketua Dewan Komisi Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XI soal Asumsi Dasar dalam Kerangka Asumsi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2020. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keungan atau OJK, Wimboh Santoso mengimbau kepada seluruh debitur yang memiliki kecukupan dana membayar cicilan agar tetap melaksanakan kewajibannya. Menurut Wimboh, relaksasi kredit ini hanya diberikan kepada debitur yang benar-benar terdampak oleh pandemi virus corona atau Covid-19 dari segi keuangan.

"Bagi nasabah yang punya kemampuan bayar kami imbau kepada debitur kalau masih punya ruang untuk mencicil bisa tetap membayar angsuran," kata Wimboh dalam konferensi video, Ahad 5 April 2020.

OJK telah merilis peraturan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical yang melonggarkan kredit bagi sektor-sektor tertentu yang terdampak wabah virus corona atau Covid-19. 

Wimboh menjelaskan, pandemi virus corona telah menyebabkan sektor perekonomian dalam negeri dan global tertekan. Oleh karena itu pihaknya berusaha guna memberikan ruang gerak  kepada dunia usaha dan aktivitas ekonomi.

OJK berharap upaya mitigasi seperti merilis peraturan yang bisa mengurangi dampak penyebaran virus corona terhadap perekonomian. "Inilah yang kami lakukan bagaimana bisa mengurangi dampak negatifnya," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan relaksasi pembayaran kredit bagi pengemudi ojek online, supir taksi, UMKM dan nelayan akan berjalan efektif mulai April 2020.

"Saya sudah konfirmasi ke OJK. Dimulai April ini sudah efektif. Saya juga sudah menerima peraturan OJK ini khusus yang berkaitan kredit. Artinya April sudah bisa berjalan," ujar Presiden saat memberikan keterangan pers via video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 31 Maret 2020.

Pernyataan Presiden itu menanggapi pertanyaan wartawan mengenai masih adanya pengemudi online atau supir taksi yang ditagih debt collector di lapangan.

Jokowi menyampaikan OJK telah membuat aturan yang memberikan keringanan pembayaran kredit bagi para pekerja informal baik ojek online, supir taksi dan pelaku UMKM dan nelayan, yang bergantung pada penghasilan harian, dengan kredit di bawah 10 miliar.

EKO WAHYUDI l ANTARA


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT