PKS: Perpu Corona Jokowi Berpotensi Munculkan Otoritarianisme
TEMPO.CO | 04/04/2020 07:09
Presiden Partai PKS Sohibul Iman  saat diwawancara wartawan usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 12 Maret 2020. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Presiden Partai PKS Sohibul Iman saat diwawancara wartawan usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 12 Maret 2020. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mengkritik tidak adanya limitasi isu dan waktu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Ini adalah cek kosong dan jalan pintas menuju otoritarianisme," kata Sohibul dalam surat terbuka tentang Perpu Corona untuk Jokowi, Jumat, 3 April 2020.

Ia menilai hal itu dapat membahayakan sistem keuangan dan sistem pemerintahan Indonesia. “Perpu ini akan menyuntik mati demokrasi kita.”

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 itu tak hanya mengatur penanganan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, tetapi juga ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Menurut Sohibul, limitasi isu dan waktu harus ada dalam diskresi yang tercantum dalam Perpu Corona itu.

Sohibul juga mengingatkan Perpu 1 Tahun 2020 itu berpotensi mengulang kembali skandal BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). "Moral hazard akan terbuka lebar dan cost of crisis yang akan ditanggung oleh negara akan sangat tinggi," ujar dia.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT