Proses Seleksi Deputi Penindakan Sunyi, ICW Desak KPK Transparan
TEMPO.CO | 30/03/2020 09:40
Ilustrasi KPK. ANTARA
Ilustrasi KPK. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap transparan dan membuka informasi mengenai proses tahapan dan nama-nama calon yang mengikuti seleksi Deputi Penindakan. Peneliti ICW Wana Alamsyah menyatakan saat ini, proses seleksi Deputi Penindakan KPK itu terkesan diam-diam karena hampir tidak ada informasi detail dan transparan yang disampaikan kepada publik. “Pimpinan KPK gagal memberikan contoh dalam upaya memberikan akses informasi kepada publik," ujar Wana melalui keterangan tertulis pada Senin, 30 Maret 2020.

Menurut Wana, tidak transparannya informasi tentang proses seleksi ini menggambarkan KPK sudah menyalahi asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam UU KPK, serta juga mengabaikan prinsip keterbukaan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

Metode tertutup ini, kata dia, akan semakin menambah kecurigaan akan adanya agenda terselubung untuk menempatkan pejabat pilihan di KPK yang sesuai kepentingan pihak-pihak tertentu. "Baik itu faktor kepentingan individu, jaringan kelompok politik, atau arahan dari pihak tertentu yang tengah berkuasa."

ICW juga mendesak KPK agar melibatkan PPATK untuk menggali informasi mengenai transaksi keuangan dan menguji integritas dari setiap calon yang mendaftar. Sebab, Wana melihat, dalam proses seleksi Deputi Penindakan kali ini, KPK tak menggandeng PPATK. Padahal posisi itu memiliki peran sentral dalam proses penangan perkara korupsi.

ICW meminta Pimpinan KPK menunjukkan integritas, profesionalitas dan reputasi baik dalam keputusan yang diambil dan mengikat kelembagaan. "Termasuk dalam proses seleksi Deputi Penindakan ini, agar KPK tidak semakin kehilangan kepercayaan publik di kemudian hari," kata Wana.




 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT