Komite Penyelamat Desak Empat Dewan Pengawas TVRI Mundur
TEMPO.CO | 29/02/2020 03:01
Gestur Mantan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya di sela mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Gestur Mantan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya di sela mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Penyelamat TVRI Pusat dan Daerah mendesak mundur empat anggota Dewan Pengawas TVRI dari jabatannya.

Keempat orang itu adalah Arif Hidayat Thamrin, Maryuni Kabul Budiono, Pamungkas Trishadiatmoko, dan Dewi Ayu Maheni.

Desakan disampaikan melalui petisi yang dibacakan Ketua Komite Penyelamat TVRI, Agil Samal, didampingi seluruh perwakilan Komite Penyelamat TVRI cabang dari seluruh daerah di Indonesia. Petisi itu dibacakan di hadapan Arif Hidayat dan Kabul Budiono.

Komite menganggap empat orang itu tidak pantas lagi menempati jabatan publik. "Dewan Pengawas yang semestinya menjaga peraturan dan etik malah melanggarnya. Karena itu kami menuntut mereka mundur," kata Agil dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 Februari 2020.

Agil membeberkan tiga alasan dengan merujuk laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja Dewan Pengawas. Pertama, Komite menilai Dewan Pengawas bersikap subyektif dan tidak mengacu aturan ketika memberhentikan Helmy Yahya dari jabatan Direktur Utama LPP TVRI.

Kedua, Dewan Pengawas dianggap menafsirkan sendiri bahwa jabatan mereka setara dengan pejabat negara seperti menteri, ketua atau anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPK.

Penafsiran itu, kata Agil, membuat Dewan Pengawas menggunakan dan menikmati hak dan fasilitas negara yang tidak seharusnya.

Ketiga, Komite menilai Dewan Pengawas mengambil keputusan strategis secara sewenang-wenang dan menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja dan keberlangsungan manajemen TVRI.

Agil menyatakan tindakan Dewan Pengawas itu menimbulkan setidaknya empat kerugian. Pertama, menghambat kesejahteraan karyawan seperti tunjangan kinerja yang mestinya dibayarkan pada jangka waktu tertentu.

Kedua, menurunnya kepercayaan mitra TVRI dalam melakukan kerja sama baik terhadap konten maupun penerimaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Ketiga, menghambat proses pengisian jabatan struktural di sejumlah posisi di internal TVRI.

"Keempat, terjadinya disharmoni di dalam tubuh TVRI secara vertikal dan horisontal," ujar dia. 

Agil melanjutkan Komite Penyelamat menilai langkah strategis menyelamatkan TVRI adalah dengan memberhentikan keempat anggota Dewan Pengawas tadi. 

Dari lima orang Dewan Pengawas, hanya Supra Wimbarti yang tidak diminta mundur dari jabatannya. Komite beralasan Supra sebelumnya menyatakan tidak sepakat Helmy Yahya diberhentikan.

"Supra Wimbarti mengambil sikap dissenting opinion ketika kolegial Dewas lainnya memutuskan untuk berhentikan Helmy Yahya dari Dirut TVRI," kata Agil.


BUDIARTI UTAMI PUTRI


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT