Tak Semestinya Presiden Mengeluh
TEMPO.CO | 02/02/2018 06:32
Tak Semestinya Presiden Mengeluh
Presiden Jokowi mengunjungi rumah sakit yang dikelola Indonesia di kamp pengungsian Rohingya Jamtoli di Cox's Bazar, Bangladesh, 28 Januari 2018. Presiden didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menlu Retno Marsudi, Mendag Enggartiasto Lukita, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. AP

Indonesia yang kalah maju dibanding sejumlah negara tetangga merupakan fakta yang semestinya menjadikan Presiden Joko Widodo introspeksi. Berkeluh-kesah di depan bawahan, selain tidak tepat, merupakan sikap yang terkesan hanya mencari-cari kesalahan. Presiden mesti membuat langkah nyata untuk mengatasi ketertinggalan dari negara lain itu.

Presiden Jokowi meluapkan keluh-kesahnya itu saat membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan di Istana Negara, Rabu lalu. Sambil menyebutkan tingginya angka ekspor pemerintah Thailand, Vietnam, dan Malaysia, Jokowi mengatakan Indonesia telah jauh tertinggal. Menurut Presiden, ada yang keliru dari rutinitas kerja selama bertahun-tahun yang berlangsung tanpa perubahan.

Sebagai kepala pemerintahan, Jokowi seharusnya tahu sumber persoalan pemerintahannya. Jangan cuma mengeluh, Jokowi seharusnya menunjukkan penyebab rendahnya ekspor kepada para menteri dan bagaimana cara mengatasinya. Percuma saja Jokowi bernostalgia bahwa dahulu Indonesia lebih maju dibanding ketiga negara tersebut.

Tiga tahun memimpin, seharusnya sudah lebih dari cukup baginya untuk mengetahui titik lemah dan kekuatan pemerintahannya. Presiden bisa menetapkan prioritas apa yang hendak dibenahi. Jika ada program pembangunan yang membutuhkan prioritas, Jokowi bisa dengan mudah menjalankannya karena sebagian besar kekuatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat menyokongnya.

Pembangunan seperti kehilangan arah prioritas. Proyek infrastruktur di beberapa tempat macet dan tak bisa menguatkan fondasi ekspor. Program-program jangka menengah yang sudah disusun pemerintah sebelumnya, seperti Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), juga dibiarkan mangkrak. Padahal master plan ini telah melahirkan enam koridor ekonomi yang bisa mendorong pertumbuhan industri dan ekspor dari berbagai daerah.

Program-program andalan Jokowi sendiri juga tersandung, karena kesalahan mengangkat menteri yang condong mengakomodasi kekuatan politik ketimbang orang-orang berlatar belakang profesional. Mereka adalah orang partai. Baru-baru ini Jokowi mengangkat Idrus Marham, yang merupakan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, menjadi Menteri Sosial. Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto diangkat menjadi Menteri Perindustrian. Mereka akan disibukkan oleh urusan pilkada 2018 dan persiapan Pemilu 2019. Bagaimana mereka akan fokus bekerja menjalankan program pembangunan bila pada saat yang sama harus memikirkan pemenangan Pemilu 2019?

Jokowi mengakui pertumbuhan ekonomi belum bisa melaju cepat. Pertumbuhan ekonomi tahun lalu 5,1 persen. Ini diibaratkan oleh Jokowi seperti orang sakit tapi hasil diagnosis dokter menunjukkan kondisi baik semua. Artinya, Presiden sudah paham kinerja pemerintahannya memang belum optimal.

Di sinilah perlunya mencari terobosan. Ihwal sektor investasi dan perdagangan yang masih terseok-seok, harus dicari strategi untuk mengatasinya. Terutama mengenai lamanya mengurus perizinan dan kepastian hukum yang masih dikeluhkan. Marah jelas tak akan menyelesaikan masalah.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT