6 Pejabat DKI yang Mundur di Era Anies Baswedan
TEMPO.CO | 27/02/2020 06:40
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyematkan tanda jabatan baru untuk pejabat eselon III - I di lapangan Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 25 Februari 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyematkan tanda jabatan baru untuk pejabat eselon III - I di lapangan Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 25 Februari 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pejabat pemerintahan Provinsi DKI satu per satu mundur di tengah sejumlah persoalan yang membelit Gubernur DKI Anies Baswedan dalam memimpin Jakarta. Anies bertubi-tubi dihantam masalah mulai dari proses pembahasan plafon anggaran 2020, pemberian penghargaan kepada Diskotek Coloseum hingga banjir yang kini menerjang Ibu Kota.

Tempo mencatat ada enam pejabat yang mundur dan dicopot dari jabatannya setelah sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik menerpa ibu kota. Berikut enam pejabat yang telah mundur dan dicopot dari jabatannya:

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Edi Junaedi

Edi mengundurkan diri setelah heboh soal anggaran influencer senilai Rp 5 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2020 untuk mempromosikan pariwisata ibu kota. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Chaidir mengatakan Edi mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Permintaan tersebut diajukan Edi pada Kamis, 31 Oktober 2019. "Mengundurkan diri atas permintaan sendiri, Per tanggal 31," ujarnya saat dihubungi, Jumat 1 November 2019.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI saat dipimpin Edi menjadi sorotan karena usulan anggaran senilai Rp 5 miliar untuk influencer luar negeri dalam mempromosikan pariwisata Jakarta. Edi saat itu mengatakan untuk tahun depan Dinas Pariwisata menghapus usulan Rp 5 M yang disebut untuk influencer luar negeri. Dia menyatakan bahwa usulan anggaran Rp 5 miliar itu bukan hanya untuk influencer tapi ada berbagai komponen kegiatan.

"Jadi perlu saya luruskan bahwa Rp 5 miliar itu bukan untuk 5 influencer, tapi ada juga kegiatan-kegiatannya," ujarnya. Edi menambahkan usulan anggaran tersebut kemudian dihapus dari rancangan APBD DKI Jakarta 2020. Alasannya, efesiensi anggaran.

2. Kepala Bappeda DKI DKI Jakarta Sri Mahendra

Mahendra mengundurkan diri pada Kamis malam, 31 Oktober 2019, di tengah heboh anggaran janggal yang membekap pemerintahan Anies Baswedan. "Seperti diketahui situasi kondisi saat ini yang tentunya membutuhkan kinerja pemerintah yang lebih baik, saya mengajukan pengunduran diri supaya akselerasi Bappeda akan lebih ditingkatkan. Makasih," kata Mahendra di Balai Kota DKI, Jumat 1 November 2019.

Diduga pengunduran diri Mahendra terkait dengan terungkapnya sejumlah anggaran dengan nilai fantastis saat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Anggaran di Dinas Pendidikan, misalnya, yang mengajukan anggaran pengadaan lem Aibon Rp 82,8 miliar dan ballpoint Rp 123 miliar.

3. Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Alberto Ali

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Ali setelah kisruh pemberian penghargaan adikarya wisata ke Diskotek Colosseum. "Ya Plt Kadis Pariwisata dan Kebudayaan diganti," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Chaidir saat dihubungi, Selasa 17 Desember 2019.

Alberto baru menjabat sebagai Plt Kadis Pariwisata dan Kebudayaan sejak 1 November 2019. Pemprov DKI Jakarta juga membatalkan pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada Diskotek Colosseum. Alasannya, ada rekomendasi BNN Provinsi DKI untuk meninjau izin diskotek itu setelah terjadi penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam itu.


4. Jelambar Agung Tri Atmojo

Agung dicopot dari jabatannya karena memelonco honorer K-2 masuk got yang kemudian videonya menjadi viral. Agung mulai tak lagi menjalankan tugasnya di Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat, sejak 17 Desember lalu. Camat Grogol Petamburan Didit Sumaryanta menyebut posisi Agung untuk sementara digantikan oleh Sekretaris Camat Grogol Petamburan Suhardin. "Jadi saya memberikan surat tugas kepada Pak Suhardin untuk menjadi Plh (pelaksana harian) Lurah Jelambar," kata Didit saat dihubungi Tempo, Selasa, 17 Desember 2019.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan Agung diduga menyalahgunakan wewenangnya terkait dengan tindakan menceburkan pegawai. "Dari hasil pemeriksaan di lapangan memang terindikasi kuat adanya pelanggaran dalam hal ketidakpatutan dalam proses seleksi dengan merendam atau memasukkan teman-teman peserta seleksi (pegawai honorer) ke dalam saluran PHB (penghubung)," ucap Michael di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Desember 2019.

5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto

Kelik mengundurkan diri dari jabatannya dan memilih bergabung dengan TGUPP Anies Baswedan. Kelik mundur terhitung Senin, 24 Februari 2020. "Iya mundur per Senin," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Chaidir, saat dihubungi, Rabu 26 Januari 2020.

Kelik mempunyai tanggung jawab membangun rumah DP Nol Rupiah yang menjadi janji kampanye Anies. Dinas Perumahan DKI Jakarta menyatakan sebagian besar calon pembeli rumah DP nol rupiah gagal karena sistem seleksi dari bank. Saat ini, baru ada sekitar 100 orang yang telah resmi memiliki hunian di Menara Samawa, hunian pertama program pembelian rumah tanpa uang muka yang dicanangkan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Menara Samawa, yang terdiri atas 780 unit, diresmikan Gubernur Anies pada 31 Agustus 2019 lalu. "Sebenarnya yang mendaftar sudah banyak sekali. Ada 3.000 orang yang terjaring. Namun, sebagian gagal karena sistem pemeriksaan di bank," kata Kepala Dinas Perumahan, Kelik Indrianto di Balai Kota DKI, Jumat, 29 November 2019.

Program DP nol rupiah itu menjadi program unggulan saat Anies dan pasangannya, Sandiaga Uno, berkampanye untuk pemilihan Gubernur DKI 2017. Namun, syarat memiliki rumah DP nol rupiah itu harus memiliki gaji berkisar Rp 4-7 juta.

6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Subejo

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan mundurnya Subejo tidak berpengaruh terhadap penanganan banjir Jakarta. "Gak gak ngaruh," ujar Anies saat ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu 27 Februari 2020.

Anies mengatakan telah menunjuk Kepala Pelaksana Harian BPBD DKI, yaitu Sabdo Alaf sebagai pengganti sementara. "Plh-nya sudah ada," ujarnya.
Kepala Pusat Data Informasi BPBD DKI, Muhamad Insyaf, membenarkan jika Subejo sudah mundur dari kepala BPBD. Saat ini kepala BPBD DKI dipegang oleh Sabdo Kurnianto selaku kepala pelaksana harian. Insyaf mengatakan PLH tersebut berlaku hingga BPBD DKI memiliki kepala baru.

IMAM HAMDI | LANI DIANA | TAUFIQ SIDDIQ


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT