PSI Pertanyakan Prioritas Anies Baswedan Atasi Banjir Jakarta
TEMPO.CO | 19/02/2020 03:28
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau lokasi banjir di RW14 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, 2 Januari 2020. Tempo/Imam Hamdi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau lokasi banjir di RW14 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, 2 Januari 2020. Tempo/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan apakah Gubernur DKI Anies Baswedan memprioritaskan menangani banjir di ibu kota. Jika melihat kinerja Anies sejak menjabat, Idris menganggap, belum ada idenya yang terealisasi dalam hal meminimalisasi banjir.

"Ketika itu menjadi prioritas utama, seorang pimpinan pasti akan mengeksekusi dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk menyelesaikan masalah tersebut," kata Idris saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2020.

Idris menyebut, ide penanganan banjir yang dicetuskan Anies hanya wacana. Sebab, program naturalisasi yang digaungkan Anies untuk menangani banjir tak terwujud hingga saat ini.

Menurut dia, perwakilan Fraksi PSI telah mengunjungi salah satu lokasi naturalisasi. Namun, Idris melanjutkan, proyek itu justru tak meningkatkan fungsi saluran air. Naturalisasi, tutur dia, hanya mempercantik kawasan sungai.

Perwakilan yang dimaksud Idris adalah Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD Justin Adrian. Justin mengunjungi proyek naturalisasi sungai di samping Stasiun Kereta Bandara BNI City, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2020.

"Naturalisasi itu pada akhirnya tidak ada yang dilaksanakan," ucap anggota dewan Komisi E ini.

Di tengah Anies menjabat, justru muncul perdebatan apakah program penanganan banjir di DKI dilakukan dengan normalisasi atau naturalisasi. Gubernur sebelumnya menjagokan normalisasi, yakni membeton kiri dan kanan sungai. Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggusur sejumlah rumah di bantaran kali untuk melancarkan normalisasi.

Sementara Anies, dalam janji kampanyenya saat pemilihan gubernur (Pilgub) 2017, menyebut tak akan menggusur warga. Dia mengusung program naturalisasi, yaitu mengembalikan fungsi dan bentuk sungai seperti sedia kala tanpa beton apalagi gusur warga.

Idris berpendapat ada titik banjir yang perlu ditangani dengan normalisasi. Namun, ada juga titik banjir yang bisa diselesaikan melalui naturalisasi. Cara apa yang akan dipakai pemerintah DKI, menurut Idris, semua bergantung pada Anies.

"Pak Anies mau benar-benar menyelesaikan masalah dan benar-benar mencari solusi atau hanya bertarung terhadap populisme yang ada dalam janji kampanyenya," jelas dia. "Karena memang semuanya adalah ide yang baik tapi yang lebih baik adalah ide tersebut dikerjakan sehingga kami bisa evaluasi."

Sebelumnya, survei Indo Barometer menunjukkan Anies Baswedan dianggap masih kalah dalam hal penanganan banjir ketimbang dua Gubernur DKI Jakarta terdahulu, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dan Joko Widodo atau Jokowi. Survei ini dilakukan pada 9-15 Januari 2020 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling yang melibatkan sampel sebanyak 1.200 responden dari seluruh Indonesia, dengan margin of error sebesar ┬▒ 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Ahok mendapat suara hingga mencapai 42 persen sementara Anies hanya mendapat 4,1 persen. Masyarakat bahkan menilai Anies lebih buruk ketimbang Joko Widodo atau Jokowi yang pernah juga memimpin ibu kota. Jokowi mendapat 25 persen dalam survei itu.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT