Wakil Ketua KPK Sebut Banyak Laporan PPATK Tak Tergarap
TEMPO.CO | 15/02/2020 20:53
Capim KPK Nawawi Pomolango saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, 9 September 2019. TEMPO/Amston Probel
Capim KPK Nawawi Pomolango saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, 9 September 2019. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Nawawi Pomolango mengatakan banyak Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang tak tergarap oleh lembaganya. Nawawi mengumpamakan laporan itu bak arsip.

"Begitu banyaknya LHA yang diumpankan teman-teman di PPATK seperti hanya menjadi 'arsip tak bertuan'," kata Nawawi saat dihubungi, Sabtu, 15 Februari 2020.

Menurut Nawawi, ini yang menjadi alasan pimpinan KPK ingin membentuk tiga satuan tugas. Tiga satuan tugas itu pernah disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan DPR akhir Januari 2020. Tiga satgas itu adalah satgas tangkap tangan, pencucian uang, dan pengembangan kasus.

Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pembagian ini diperlukan demi pengaturan sumber daya manusia di KPK. Selama ini, kata dia, kebanyakan pegawai KPK berfokus ke operasi tangkap tangan. "Ke depan, kemi sepakat akan membentuk satgas tersendiri, yang menangani tertangkap tangan, case building dan TPPU,” kata dia.

Menurut Nawawi, pembentukan tiga satgas ini mendapat tanggapan sinis dari sejumlah kalangan internal KPK. “Harus saya akui, memperkenalkan sesuatu yang baru selalu dihadapkan dengan sinisme dan penolakan dari sistem yang merasa telah berjalan dengan ‘sangat baik’,” ujarnya.

Nawawi mencontohkan sejumlah pernyataan yang dilontarkan dari internal ketika pimpinan KPK menggagas rencana ini. Ia mengatakan sebagian orang menilai rencana ini perlu didiskusikan lebih dulu.

Sementara sebagian lagi ada yang berkata bahwa tanpa pembagian kewenangan, satuan tugas sudah berjalan dengan baik. “Atau (rencana) itu, masih sangat sulit Pak, atau terbatas SDM di kami Pak,” ujar Nawawi.

Seorang pegawai KPK menyangkal adanya penolakan dari internal terhadap rencana pembentukan tiga satgas ini. Dia menilai hanya terjadi miskomunikasi antara pimpinan dan pegawai sehingga memunculkan isu liar. Sebagian pegawai khawatir rencana ini dilakukan hanya untuk menggeser sejumlah orang. “Takut itu dijadikan satgas pembuangan atau untuk geser orang, pimpinan mestinya memastikan bahwa itu tidak benar,” kata dia.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT