Dituduh Tak Menyadap untuk Buru Harun Masiku, Wakil KPK: Sok Tahu
TEMPO.CO | 15/02/2020 11:37
Nawawi Pomolango adalah seorang hakim dan mulai dikenal saat bertugas di PN Jakarta Pusat dalam kurun 2011-2013. Ia kerap ditugaskan mengadili sejumlah kasus korupsi. Nawawi pernah menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada eks hakim Mahkamah Konstitusi, Pa
Nawawi Pomolango adalah seorang hakim dan mulai dikenal saat bertugas di PN Jakarta Pusat dalam kurun 2011-2013. Ia kerap ditugaskan mengadili sejumlah kasus korupsi. Nawawi pernah menjatuhkan vonis 8 tahun penjara kepada eks hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, dalam kasus suap terkait uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. terakhir melaporkan LHKPN pada 26 Maret 2019. Total harta kekayaannya sebesar Rp. 1.893.800.000. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyangkal lembaganya tak melakukan penyadapan untuk memburu Harun Masiku, caleg PDIP yang menjadi tersangka dalam suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Nawawi menilai pihak yang menuding seperti itu sok tahu. "Sok tahu saja yang ngomong ini, memangnya kami harus mengumbar ke beliau soal sudah disadap atau belum?" kata dia saat dihubungi, Sabtu, 15 Februari 2020.

Nawawi meminta semua pihak membiasakan diri untuk memastikan sebelum menuding. "Saya selalu membiasakan diri dan memastikan apa yang saya bicarakan adalah hal yang saya pahami," kata dia.

Sebelumnya, Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada menilai KPK tak serius untuk memburu Harun Masiku. KPK, menurut Pukat, bahkan tak melakukan penyadapan untuk mencari tahu keberadaan kader PDIP ini.

"Sampai sekarang itu KPK tidak melakukan penyadapan untuk mengejar Harun Masiku," kata peneliti Pukat, Zaenur Rohman saat dihubungi, Kamis, 13 Februari 2020.

Menurut Zaenur selama ini KPK selalu melakukan penyadapan ketika mengejar buronan. Maka itu, ia menilai langkah KPK dalam perburuan Harun ini aneh. "KPK selama ini kalau memburu orang melakukan penyadapan, sekarang itu tidak dilakukan," kata dia.

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT