Buka Akses Informasi Pertamina ke Publik, Ini Harapan Ahok
TEMPO.CO | 13/02/2020 18:40
Presiden Joko Widodo atau Jokowi, didampingi Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat meresmikan program mandatori penggunaan B30 di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Senin 23 Desember 2019. Jokowi juga meminta menteri-menteri ter
Presiden Joko Widodo atau Jokowi, didampingi Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat meresmikan program mandatori penggunaan B30 di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Senin 23 Desember 2019. Jokowi juga meminta menteri-menteri terkait dan Pertamina untuk menyiapkan penerapan B40 dan B50 beberapa waktu ke depan. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelaskan tujuan perseroannya membuka akses data operasional kepada publik melalui situs resmi. Menurut dia, kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan transparansi perusahaan.

"Kami harap website (situs) Pertamina menjadi lebih informatif dan transparan," ujar Ahok dalam pesan pendek kepada Tempo, Kamis, 13 Februari 2020.

Namun, Ahok enggan menjelaskan lebih jauh teknis pembukaan informasi data di situs Pertamina itu. Menurut dia, wewenang terhadap kebijakan strategis perseroan menjadi tanggung jawab jajaran direksi. "Aku cuma bantu dirut (direktur utama)," Ahok mengimbuhkan.

Ahok sebelumnya mengumumkan adanya gebrakan transparansi data Pertamina melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu, 12 Februari 2020. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menulis, publik mulai kini dapat mengakses informasi Pertamina melalui laman www.pertamina.com.

"Mulai hari ini, akses informasi operasional PT Pertamina terkait pengadaan crude (minyak mentah), LPG, dan BBM termasuk status kapal charter sudah dapat diakses melalui website resmi perseroan," kata Ahok melalui akun Twitter-nya, @basuki_btp, Rabu.

Menurut Ahok, informasi soal BBM dan kapal dapat diakses di laman yang terpisah. Ia menyampaikan, publik bisa memantau informasi mengenai minyak mentah, LPG, dan BBM di https://pertamina.com/id/laporan-pengadaan-impor-periode-2019. Sementara akses informasi kapal dapat diperoleh melalui tautan https://pertamina.com/id/informasi-kapal.

Dalam tautan terkait pengadaan impor, terdapat informasi detail mengenai impor minyak mentah 2019, produk impor 2019, serta LPG impor 2019. Adapun dalam link terkait informasi kapal, tercantum tabel daftar kapal carter. Di situ tertera nama kapal dan pemiliknya.



Ahok mempersilakan masyarakat menghubungi perseroan melalui nomor 135 untuk memperoleh informasi pengadaan lebih detail. "Dengan keterbukaan informasi ini, kami berharap mendapatkan masukan dan saran terbaik dari publik," ujar Komut Pertamina ini. 

Menanggapi gebrakan Pertamina ini, pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, upaya Ahok membuka data perseroan ini bertujuan untuk memagari mafia migas. Ia menilai, langkah tersebut dapat menambal kebocoran-kebocoran negara di sektor migas.

Selain itu, Fahmy menyatakan, secara tidak langsung, akses publik yang dapat mengawasi kebijakan Pertamina dapat berdampak bagi penghematan impor migas. Publik secara kumulatif dapat menyemprit Pertamina bila sewaktu-waktu perusahaan pelat merah itu mengunggah data janggal.

Dengan begitu, kebijakan ini pun digadang-gadang dapat menciptakan good corporate governance atau GCG dan memperbaiki tata-kelola perusahaan yang selama ini terus digaungkan Jokowi dalam masa pemerintahan keduanya. "Saya kira dalam hal ini, GCG jadi fokus. Karena GCG itu menunjukkan keberhasilan negara dalam mengelola (birokrasi). Kalau GCG (tidak jalan), itu menunjukkan (sistem) manajemen lemah, tidak efisien," tutur Fahmy.

Meski demikian, Fahmy menyatakan Ahok masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Salah satunya memastikan bahwa pengambilan keputusan di tubuh perseroan benar-benar memiliki integritas tinggi.  Sebab, menurut dia, transparansi data saja tak cukup untuk membuat tata-kelola perusahaan nihil dari praktik mafia.

Karena itu, tutur Fahmy,  Ahok dan jajaran komisaris lainnya perlu memastikan bahwa pengawasan manajemen secara internal berjalan optimal.  "Pengambil keputusan yang berintegritas itu tidak hanya di level direksi, tapi juga kepala divisi sampai paling bawah," katanya.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | LANI DIANA


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT