Harun, Rossa, dan Segudang Masalah di Awal Kepemimpinan Firli Cs
TEMPO.CO | 09/02/2020 12:12
Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) menyajikan nasi goreng buatannya kepada anggota Dewan Pengawas KPK dalam acara silahturahmi di gedung KPK, Jakarta, Senin malam, 20 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) menyajikan nasi goreng buatannya kepada anggota Dewan Pengawas KPK dalam acara silahturahmi di gedung KPK, Jakarta, Senin malam, 20 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Operasi tangkap tangan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan jadi kasus besar pertama masa kepemimpinan Firli Bahuri cs. Selain menyeret petinggi komisi pemilihan umum, kasus ini juga menyeret sejumlah kader PDIP, seperti Harun Masiku dan ditengarai sampai ke elit PDIP.

Kasus suap terhadap Wahyu juga menjadi tanda dimulai sejumlah kontroversi di era kepemimpinan Firli. Saat OTT, tim KPK diduga disekap saat akan mengejar salah satu tersangka Harun Masiku yang ditengarai bersembunyi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Tak hanya itu, tim penyidik kasus ini diganti, bahkan beberapa anggotanya dipulangkan ke institusi asalnya.

Merunut sebulan ke belakang, berikut adalah rentetan polemik di awal kepemimpinan Firli.
 

 -OTT Harun dan PTIK

Operasi senyap dengan target Wahyu dimulai pada 8 Januari 2020. Operasi berjalan mulus pada awalnya. Secara beruntun KPK menangkap Wahyu pada siang hari di Bandara Soekarno-Hatta, lalu menciduk sejumlah orang lainnya di tempat berbeda. Sampai pada sore hari, tim KPK memburu terduga penyuap Wahyu, yakni mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku.

Tim KPK sempat membuntuti caleg dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I ini hingga Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta Selatan. Di kampus polisi itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditengarai telah lebih dulu berada di sana. Namun, tim yang membuntuti justru dihadang oleh sejumlah polisi dari Bareskrim. Tim KPK ditahan selama berjam-jam, bahkan sampai dites urin.

Mabes Polri menyatakan pemeriksaan terhadap pengunjung PTIK adalah hal wajar. Sedangkan Hasto, menyangkal berada di kampus itu. Ia berdalih sedang sibuk menyiapkan Rapat Kerja Nasional PDIP. Harun belum bisa dimintai keterangan karena belum tertangkap sampai sekarang. Ketua KPK Firli bahuri mengatakan hanya tahu insiden itu dari media. “Saya di Surabaya,” kata dia saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan DPR.

-Gagal Segel Ruang Sekjen PDIP

Penyelidik KPK gagal menyegel ruangan Hasto Kristiyanto di Gedung DPP PDIP, Jakarta pada awal Januari 2020. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan bahwa tim dilarang masuk oleh satuan pengamanan karena tidak mendapatkan izin dari petinggi partai. Ia mengatakan tim KPK mengantongi surat tugas lengkap. Sedangkan PDIP, menyebut peristiwa ini sebagai upaya penggeledahan. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa tim KPK tak memiliki surat tugas. “Mereka tidak dilengkapi bukti yang kuat, seperti surat tugas dan sebagainya,” kata Djarot. Hingga kini ruangan Hasto tak tersentuh KPK.

-Pergantian tim penyidik

Tim penyidik KPK yang melakukan OTT terhadap Wahyu diduga diganti. Pergantian ini dinilai janggal sebab biasanya penyidik yang terlibat dalam suatu operasi akan mengawal kasus tersebut sampai naik ke tahap penuntutan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membantah bahwa tim itu diganti karena menangani suatu kasus. Kecuali, kata dia, penyidik itu melanggar kode etik dengan membocorkan informasi hasil ekspose perkara ke media. “Tidak ada penyidik yang dicopot karena menangani suatu kasus,” kata dia. Juru bicara KPK Ali Fikri berkata masa tuga tim awal memang sudah selesai.

-Pemulangan Dua Jaksa

Dua jaksa yang bekerja di KPK dipulangkan, yaitu Yadyn Palebangan dan Sugeng. Yadyn masuk menjadi tim analisis dalam OTT Wahyu Setiawan. Jaksa yang juga menangani OTT dalam kasus suap impor bawang putih ini tiba-tiba saja dipulangkan padahal masa tugasnya baru berakhir pada 2022. “Saya ikhlas mau ditarik atau dipertahankan,” kata Yadyn, Selasa, 28 Januari 2020.

Sedangkan Sugeng adalah ketua tim yang memeriksa dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri, semasa menjabat Deputi Penindakan KPK. Firli diperiksa Pengawas Internal karena diduga bertemu dengan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi di tengah penyeledikan KPK dalam kasus divestasi Newmont. Hasil penyelidikan tim yang diketuai Sugeng menemukan dugaan Firli melakukan pelanggaran etik berat.

Sejumlah sumber di KPK menyebutkan kedua jaksa ini bukan serta-merta ditarik, melainkan didahului permintaan dari KPK untuk penarikan tersebut. Ali Fikri membantah penarikan kedua jaksa ini terkait kasus. “Pengembalian itu kebutuhan organisasi,” kata dia.


-Rossa yang Terkatung-katung

Yadyn bukan satu-satunya aparat hukum yang dipulangkan ke institusi asalnya lantaran OTT Wahyu Setiawan. Komisaris Rossa Purbo Bekti juga menjadi ‘korban’ dari perkara Harun Masiku ini. Kepolisian menarik Rossa pada 13 Januari 2020 atau 5 hari setelah OTT kasus suap KPU dilakukan. Sejumlah penegak hukum mengatakan penarikan ini diawali oleh permintaan dari KPK.

Belakangan kepolisian membatalkan penarikan penyidiknya dari KPK. Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono sampai dua kali mengirimkan surat pembatalan tersebut ke KPK. Akan tetapi, Firli cs diduga tak menggubris pembatalan tersebut. “Pimpinan KPK tidak membatalkan keputusan untuk mengembalikan yang bersangkutan,” kata Firli.

Diberhentikan dari KPK, namun tak diterima pulang oleh Polisi membuat posisi Rossa terkatung-katung. Wadah Pegawai KPK menyebut akses Rossa ke Gedung KPK sudah diputus. Rossa juga sudah tak menerima gaji. WP menilai terjadi konflik kepentingan di pimpinan atas pemulangan koleganya. Mereka melaporkan dugaan ini ke Dewan Pengawas.

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT