Wamen BUMN Sebut Holding Asuransi Sudah Mendekati Final
TEMPO.CO | 08/02/2020 05:58
Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir (kanan) dan wakilnya, Kartika Wirjoatmodjo, memberikan keterangan seusai rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta Pusat, Selasa, 29 Oktobe
Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir (kanan) dan wakilnya, Kartika Wirjoatmodjo, memberikan keterangan seusai rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta Pusat, Selasa, 29 Oktober 2019. Rapat tersebut membahas proyek kereta layang ringan atau LRT Cibubur-Dukuh Atas yang akan beroperasi pada 2021. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan bahwa pembentukan holding asuransi tinggal selangkah lagi. Saat ini, proses sudah memasuki tahapan legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, pembentukan holding asuransi tersebut tinggal menunggu terpenuhinya aspek legalitas. Proses tersebut akan tuntas melalui terbitnya Peraturan Pemerintah  terkait holding asuransi dan pembiayaan. 

"Iya, betul [tinggal finalisasi aspek hukum di Kemenkumham]. Tinggal PP-nya saja," ujar Tiko pada Jumat 7 Februari 2020 menjawab pertanyaan Bisnis.

Menurut Tiko, pembentukan holding asuransi akan menjadi salah satu mekanisme penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Meskipun begitu, Tiko belum dapat memastikan bagaimana holding tersebut bisa membantu Jiwasraya, apakah melalui pinjaman subordinasi atau mekanisme lain.

Wamen BUMN memastikan, Jiwasraya akan membayar klaim nasabah secara bertahap mulai Maret 2020. Menurutnya, Jiwasraya akan membayar klaim dari polis-polis tradisional terlebih dahulu.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo (Persero) Didit Metha Pariadi menjelaskan bahwa proses pembentukan holding asuransi kini sudah berada di tingkat kementerian, yakni pemenuhan aspek hukum.

Dia menjelaskan bahwa kewajiban para anggota holding untuk membuat kajian telah dipenuhi, termasuk oleh Jasindo, sehingga semua telah berada di tangan pemerintah.

"Ini bolanya sudah ada di Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, Kemenkumham, sudah pada level itu. Kami [anggota holding] istilahnya mengikuti saja, karena di level kami kajian segala macam sudah selesai," ujar Didit kepada Bisnis, Rabu lalu. 

Direktur Utama Jamkrindo Randi Anto menjelaskan bahwa pihaknya telah siap untuk bergabung ke dalam holding. Dia pun menilai bahwa bergabungnya perusahaan-perusahaan tersebut akan mendorong sinergi dan efisiensi para anggotanya.

"Karena saya bisa sinergi di holding, bisa efisiensi misalnya dari sisi teknologi informasi bisa gabung. Holding itu untuk kami banyak menolong karena dari sisi efisiensi, sinergi, optimalisasi jaringan," ujar Randi pada Rabu 5 Februari 2020.

BISNIS


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT