Soal Natuna, DPR: Kerja Sama dengan Cina Bisa Ditunda atau Batal
TEMPO.CO | 04/01/2020 18:03
Video capture KRI Tjiptadi-381 yang beroperasi di bawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I  menghalau kapal Coast Guard China saat melakukan patroli di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin 30 Desember 2019. KRI Tjiptadi-381 menghalau kapa
Video capture KRI Tjiptadi-381 yang beroperasi di bawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I menghalau kapal Coast Guard China saat melakukan patroli di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin 30 Desember 2019. KRI Tjiptadi-381 menghalau kapal Coast Guard China untuk menjaga kedaulatan wilayah dan keamanan di kawasan sekaligus menjaga stabilitas di wilayah perbatasaan. ANTARA FOTO/HO/Dispen Koarmada I

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Luar Negeri DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris meminta pemerintah mengkaji ulang hubungan bilateral Indonesia dan Cina. Desakan ini disampaikan Charles menyusul polemik klaim pemerintah Cina atas perairan Natuna.

"Pemerintah harus mengkaji kembali hubungan bilateral RI dengan RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Berbagai kerjasama bilateral yang sedang dibahas bisa saja kita tunda atau batalkan," kata Charles dalam keterangan tertulis, Sabtu, 4 Januari 2020.

Charles mengatakan, Indonesia juga bisa menggalang dukungan negara-negara ASEAN untuk tidak berpartisipasi dalam aktivitas multilateral yang diinisiasi Cina di forum internasional.

Charles juga mendesak pemerintah mengambil sikap lebih tegas terhadap Cina. Dia mendukung diperbanyaknya patroli dan kehadiran pemerintah Indonesia di perairan Natuna.

Angkatan bersenjata dan penegak hukum pun diminta untuk tak ragu dalam menegakkan kedaulatan bangsa. "Segenap rakyat Indonesia pasti mendukung setiap upaya TNI dalam menjaga setiap jengkal wilayah kedaulatan NKRI dari intrusi pihak asing," kata Charles.

Kementerian Luar Negeri Cina sebelumnya mengklaim berhak atas perairan Natuna. Merujuk nine-dash line pemerintah Cina, Pulau Nansha dan perairan sekitarnya, termasuk Natuna, disebut merupakan wilayah penangkapan ikan tradional mereka.

Adapun pemerintah Indonesia berpegang pada aturan ihwal Zona Ekonomi Eksklusif yang juga sudah diakui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. Cina juga merupakan anggota dari UNCLOS.

"Klaim sepihak 9 Garis Putus-putus (9 Dash Lines) oleh RRT tidak mempunyai dasar yuridis. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk kompromi atau negosiasi terkait kedaulatan teritorial RI," ujar Charles.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT