Polemik DWP 2019, Konser Musik Dituding Jadi Ajang Maksiat
TEMPO.CO | 14/12/2019 09:22
Sejumlah penonton mancanegara turut menghadiri perhelatan musik Djakarta Warehouse Project atau DWP 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019. Festival musik EDM yang kembali digelar di ibukota ini menarik kedatangan wisatawan manca
Sejumlah penonton mancanegara turut menghadiri perhelatan musik Djakarta Warehouse Project atau DWP 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019. Festival musik EDM yang kembali digelar di ibukota ini menarik kedatangan wisatawan mancanegara. TEMPO/Bernadus Guntur

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksanaan konser musik Djakarta Warehouse Project 2019 atau DWP 2019 yang dimulai pada Jumat malam 13 Desember 2019 berjalan lancar. Sempat dihantui ancaman demonstrasi dari sejumlah organisasi massa, konser yang menampilkan musisi bergenre Electronic Dance Music atau EDM itu tetap dibanjiri penonton.

Berdasarkan pantuan Tempo di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, tak ada aksi demonstrasi yang sempat digaungkan oleh Ormas Gerakan Pemuda Islam tersebut. Hingga dimulainya konser sekitar pukul 19.00 WIB, hanya tampak antrian penonton yang mengular di area tersebut.

Pengamanan terhadap pergelaran tersebut pun tampak tak terlalu istimewa. Hanya terlihat puluhan polisi di pintu masuk JIExpo melakukan penjagaan.

Sebelumnya koordinator aksi GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran, menyebut massa bakal menggeruduk JIExpo Kemayoran selama DWP 2019 digelar. Mereka menolak acara musik yang mendatangkan disc jockey (DJ) itu karena dianggap mengkampanyekan perbuatan dosa atau maksiat.

"Setiap tahun kami menyusup dalam acara tersebut," ujar Rahmat. "Para penikmat maksiat akan berkumpul JIExpo Jakarta dan melakukan pesta baik itu seks bebas maupun narkoba dan kegiatan minuman keras."

Soal batalnya demonstrasi tersebut pun tak ada kejelasan. Tempo mencoba menghubungi Rahmat namun panggilan telepon yang Tempo lakukan tak berbalas.

Para penonton yang berdatangan pun tampak tak terlalu khawatir dengan ancaman akan adanya demonstrasi tersebut. Mereka justru mempertanyakan alasan penolakan dari GPI tersebut.

Mereka rata-rata menilai praktek seks bebas dan penggunaan narkoba dalam ajang seperti itu merupakan perilaku individu masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan secara individu pula. Karena itu, tak logis jika kemudian membuat DWP dilarang.

Misalnya Wulan, salah satu penonton yang Tempo temui di area DWP 2019. Dia menilai polemik soal DWP ini tak logis karena pada pergelaran tahun-tahun sebelumnya juga berjalan lancar.

"Masing-masing aja ya soalnya udah dari dulu-dulu digelar, ya santai aja gitu. Perasaan dulu biasa aja enggak nolak atau gimana," kata warga Cirendeu, Jakarta Selatan ini saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat malam, 13 Desember 2019.

"Yang saya lihat enggak ada narkoba. Kalau minuman iya. Seks bebas lebih enggak masuk akal sih ya," kata Wulan yang mengaku sudah tiga kali mengikuti ajang DWP.

Wulan tak setuju dengan penolakan itu. Menurut dia, DWP merupakan acara musik pada umumnya. DWP, lanjut dia, justru mendatangkan pengunjung dari negara lain. Dengan begitu, warga negara asing dapat mengetahui seperti apa Indonesia.

Pengunjung lain, Akbar, menganggap DWP sah diselenggarakan di Ibu Kota. Syaratnya, tak ada pelanggaran apapun yang terjadi selama DWP berlangsung. Laki-laki 18 tahun ini berharap DWP bakal digelar lagi tahun depan.

"Menurut saya DWP pemasukan bagi pemerintah DKI, dari segi finansial itu oke aja. Acara ini fun-fun aja, sah-sah aja asal enggak melanggar hukum," jelas dia.

Sementara Fari, 31 tahun, tak banyak mengomentari penolakan DWP yang didengungkan ormas Islam. Dia menduga, massa yang menolak tak tahu-menahu seperti apa atmosfer di dalam DWP. "Mungkin karena dia tidak tau kali ya," ucap dia.

Ya, ajang musik DWP memang menjanjikan pemasukan yang menggiurkan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) DKI Jakarta, Alberto Ali, menyebut pajak dari tiga hari penyelenggaraan ajang tersebut bisa mencapai lkebih dari Rp 10 miliar.

Nilai itu, menurut Alberto, berdasarkan proyeksi dari perolehan pajak penyelenggaraan ajang tersebut pada 2017. Saat itu DWP digelar dua hari dan mendatangkan pajak sebesar Rp 10 miliar untuk DKI Jakarta.

"Berdasarkan data perekonomian 2017 untuk pajak makanan dan minuman sebesar Rp2,5 miliar dengan penyelenggaraan dua hari. Sedangkan untuk hiburan kurang lebih Rp7,5 miliar dengan penyelenggaraan dua hari," ujarnya di Balaikota Jumat kemarin.

Dengan pergelaran yang tahun ini mencapai tiga hari, tentu saja nilai pendapatan pajak dari ajang tersebut bisa bertambah besar.

Nilai itu belum termasuk dari pajak hotel yang tingkat huniannya meningkat tajam sepanjang pergelaran DWP. DKI Jakarta mengklaim tingkat hunian hotel di area sekitar Jakarta Pusat mencapai 97 persen pada penyelenggaraan tahun ini.

Efek lainnya, menurut Alberto, Pemprov DKI Jakarta berharap pergelaran DWP bisa menjadi ajang promosi untuk menjadikan ibu kota sebagai salah satu destinasi wisata di mata dunia internasional.

Pihak Ismaya Live sebagai penyelenggara DWP sendiri mengklaim jumlah wisatawan asing yang akan datang dalam tiga hari penyelenggaraan ajang tersebut bisa mencapai 20 ribu orang.

Sejumlah wisatawan mancanegara memang tampak pada hari pertama Jumat malam kemarin. Partygoers dari Malaysia, Thailand, Vietnam dan negara lainnya tampak ikut asyik berjoget di tengah dentuman musik yang menghentak lantai dansa.

Beberapa diantaranya bahkan mengaku bukan pertama kalinya menghadiri pesta musik EDM yang disebut sebagai salah satu yang terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Mereka pun tertarik mengikuti ajang ini karena diisi oleh berbagai Disc Jockey (DJ) kelas dunia seperti Martin Garrix.

"Kami sudah datang event ini dua kali, tapi tahun ini kami tak boleh terlewatkan Martin Garrix," ujar seorang penonton Malaysia yang menolak disebutkan identitasnya kepada Tempo.

Untuk mengantisipasi tidak terjadinya perbuatan melanggar hukum seperti penggunaan narkoba dan seks bebas, Pemprov DKI Jakarta pun telah meminta pihak Ismaya untuk membuat pernyataan tertulis untuk melarang penggunaan narkoba dan pesta seks seperti tudingan GPI.

Protes serupa sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi. Pada 2017 lalu, penolakan terhadap DWP juga sempat menguat hingga akhirnya pada 2018 pihak Ismaya Live memutuskan memindahkan pergelaran tersebut ke Bali. Ajang DWP 2019 sendiri masih akan berlanjut hingga Ahad 15 Desember 2019 di JIExpo Kemayoran. Sejumlah DJ baik lokal maupun internasional akan tampil menghibur para kawula muda di penghujung tahun ini.

LANI DIANA| TAUFIQ SIDDIQ| BERNADUS GUNTUR| ANTARA


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT