Posisi Key Person di Garuda Kosong, Pengamat Beberkan Dampaknya
TEMPO.CO | 09/12/2019 06:59
Pesawat Garuda Indonesia GA 174 yang tergelincir masih berada ditepian landasan pacu  dan belum bisa dievakuasi di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, Rabu (18/7). ANTARA/Fachrozi Amri
Pesawat Garuda Indonesia GA 174 yang tergelincir masih berada ditepian landasan pacu dan belum bisa dievakuasi di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, Rabu (18/7). ANTARA/Fachrozi Amri

TEMPO.CO, Jakarta - Konsultan penerbangan dari CommunicAvia Gerry Soedjatman menilai kekosongan key person dalam internal PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. bisa mempengaruhi aspek keselamatan dan keamanan yang mengacu pada skor identifikasi gangguan dan risiko atau Hazard Identification and Risk Asessment, HIRA.

Meskipun kekosongan posisi direksi key person maskapai pelat merah itu hanya sementara, menurut Gerry, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan harus mengawasi khusus.

"Sebaiknya segera ditunjuk pelaksana tugasnya daripada tidak ada sama sekali. Enggak bisa lama-lama karena bakal nyerempet pada skor HIRA," kata Gerry, Ahad, 8 Desember 2019.

Gerry menjelaskan, HIRA bukan suatu indikasi risiko yang harus dihindari (risk avoidance), melainkan suatu risiko yang harus ditangani atau dikelola (risk management). "Jangan sampai skor HIRA sampai menunjukkan nilai terendah, ujarnya.

HIRA merupakan acuan risiko dan keselamatan maskapai penerbangan yang dirilis oleh DKPPU Kementerian Perhubungan. Adapun, nilai terendahnya adalah 5A.

Skor HIRA terbagi ke dalam tiga tahapan. Pada 3E, 2D, 2E, 1B, 1C, 1D, dan 1E adalah bisa diterima (acceptable).

Kemudian, 5D, 5E, 4C, 4D, 4E, 3B, 3C, 3D, 2A,2B, 2C, dan 1A bisa diterima berdasarkan mitigasi risiko dan membutuhkan keputusan manajemen. Lalu, 5A, 5B, 5C, 4A, 4B, dan 3A adalah tidak dapat diterima.

Lebih jauh, Gerry menyatakan pelaksana tugas yang ditunjuk sebaiknya tetap melalui prosedur uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh Direktorat Kelaikudaraan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU).

Akhir pekan lalu Menteri BUMN bersama Dewan Komisaris Garuda Indonesia menyepakati pemberhentian sementara waktu bagi seluruh anggota direksi yang terindikasi terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton. Berdasarkan data manifes penerbangan Airbus A330-900 Garuda Indonesia, terdapat empat nama direksi yang ikut dalam penerbangan tersebut.

Keempat direksi Garuda itu adalah Direktur Utama Ari Askhara, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, dan Direktur Capital Human Heri Akhyar. Sementara, jajaran direksi yang termasuk dalam key person sebuah maskapai adalah Direktur Teknik, Direktur Keselamatan, dan Direktur Operasi.

Acuan key person berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 25/2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan Civil Aviation Safety Regulation (CASR) 121 Certification and Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Air Carriers.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana Banguningsih Pramesti sebelumnya menjelaskan prosedur pemilihan Direktur Utama Garuda Indonesia. Menurut dia, penentuan direktur utama definitif mesti melalui persetujuan kementeriannya.

“Direktur Utama Garuda Indonesia harus disetujui (Kemenhub) untuk ditetapkan dalam SIAU,” katanya kepada Tempo, Ahad, 8 Desember 2019.

SIAU adalah Surat Izin Angkutan Udara. Tiap-tiap pergantian direksi, Kemenhub mesti mencatatnya dalam dokumen tersebut. Sebelum disetujui, Kementerian Perhubungan akan melakukan peninjauan terhadap nama dirut definitif Garuda Indonesia itu.

BISNIS | FRANCISCA CHRISTY


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT