Luhut Sebut Ekonomi Berbasis Syariah RI Masih Sangat Besar
TEMPO.CO | 08/12/2019 22:27
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan potensi keuangan syariah di Indonesia masih sangat besar. "Tadi kan saya bilang potensi syariah itu mencapai tiga triliun dolar. Kita baru dapat berapa persen, kecil," tuturnya di Swissotel, Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Ahad, 8 Desember 2019.

Di sisi lain, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim yang besar di dunia. Saat ini penduduk muslim dunia mencapai 1,84 miliar orang dan akan mencapai sekitar 27,5 persen jumlah populasi dunia pada 2030.

 

Adapun dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pasar keuangan syariah dunia pada 2023 ditargetkan mencapai US$ 3 miliar. Sementara per hari ini baru US$ 460 juta.

"Dan kalau kita lihat di Indonesia ini masih sangat tertinggal, hanya 10 persen dari keuangan kita, ekonomi kita, yang basisnya syariah. Bandingkan dengan Arab Saudi dengan 51 persen atau Malaysia 23 persen," tutur Airlangga.

Sementara, jumlah lembaga keuangan syariah di Tanah Air antara lain 34 bank syariah dan 58 takaful atau asuransi. Sehingga, ruang berkembangnya masih sangat besar.

Dengan daya tarik yang besar akan potensi ekonomi syariah di Indonesia itu pula, Luhut optimistis kawasan Pusat Keuangan Syariah Internasional, khususnya Menara Syariah, nantinya akan diminati oleh pelaku ekonomi syariah. Apalagi, pemerintah akan mengeluarkan Omnibus Law guna memacu investasi di Tanah Air.

"Pasti akan banyak sekali (yang akan mengisi). Dengan adanya Omnibus Law akan banyak sekali," ujar Luhut. Belum lagi, kata dia, kalau melihat peluang pasar keuangan syariah Tanah Air yang masih bisa berkembang lagi ke depannya.

Peletakan batu pertama alias ground breaking pembangunan infrastruktur dari gedung kembar Menara Syariah dilaksanakan pada Ahad petang, 8 Desember 2019, mulai pukul 18.00 WIB.

"Ini adalah awal dari megaproyek kawasan pusat keuangan syariah internasional di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta Utara," kata Presiden Direktur Agung Sedayu, Nono Sampono.

Menara kembar itu bakal berdiri di atas lahan seluas sekitar 4 hektare, bagian dari keseluruhan kawasan Pusat Keuangan Syariah Internasional yang seluas 23,5 hektare. Pembangunan dua menara itu akan membutuhkan waktu sekitar 20 bulan dan menelan biaya Rp 3,5 triliun.

Gedung tersebut nantinya akan menampung sekitar 5.000 orang karyawan. Adapun masing-masing gedung akan memiliki ketinggian 29 lantai gdung perkantoran, serta akan memiliki fasilitas ritel di tengahnya. Menara Syariah tersebut didesain oleh desainer dari DP Architecs Ltd, yang berpengalaman merancang gedung sejenis di timur tengah.

Dana pembangunan menara kembar itu hadir, antara lain, dari investor dalam negeri, yaitu PT Bangun Kosambi Sukses -- kerjasama dua konglomerat Agung Sedayu Group dan Salim Group. Selain itu ada pula PT Fin Centerindo, serta investor Malaysia, Matrix Concepts Holdings Berhad. Di samping itu, PT Nikko Sekuritas Indonesia ditunjuk sebagai penasehat keuangan.

Agung Sedayu Group dan Salim Group juga menggandeng sejumlah investor mancanegara untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Sebab, keseluruhan Kawasan Keuangan Syariah Internasional itu akan membutuhkan investasi US$ 5 miliar atau sekitar Rp 70 triliun dan jangka waktu 10 tahun.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT