KPK: Pengadaan Barang dan Jasa Mendominasi Kasus pada 2019
TEMPO.CO | 08/12/2019 19:25
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mendampingi penyidik KPK yang menunjukkan barang bukti uang hasil OTT terkait kuota impor ikan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2019. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan dua tersangka yaitu, Direktur Utama Per
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mendampingi penyidik KPK yang menunjukkan barang bukti uang hasil OTT terkait kuota impor ikan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2019. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan dua tersangka yaitu, Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia, Risyanto Suanda dan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera, Mujib Mustofa. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang menyebutkan, hingga pengujung 2019, sektor pengadaan barang dan jasa menjadi kasus terbanyak yang ditangani KPK.

"Di sektor mana, lebih banyak di pengadaan barang dan jasa. Itu uang negara juga. Kalau yang lain-lain, penyuapan dan perbuatan curang," kata Saut saat ditemui di Festival Film Antikorupsi, Ciputra Artpreneur, Jakarta pada Minggu 8 Desember 2019.

Saut berujar dari 1000 orang yang dituntut KPK, di antaranya terdiri dari anggota DPR dan swasta. "Jadi kalau kita lihat 1000 orang yang sudah dituntut sampai sekarang itu 300 anggota DPR dan swasta. Dari sektor pemerintah itu dua kali swasta. Bisa 600. Latar belakang macam-macam," katanya.

Untuk itu, dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember, Saut berpesan pentingnya menjadi orang yang berintegritas. Menjadi berintegritas itu dicontohkannya melalui 9 nilai KPK, yaitu jujur, peduli, disiplin, mandiri, tanggung jawab, sederhana, bersih (kerja keras), adil, dan berani.

"Makanya integritas jadi bagian penting dan bisa dikembangkan. Supaya Hari Antikorupsi Sedunia enggak hanya merayakan gitu-gitu saja, tapi perilakunya enggak berubah," katanya.

Memaknai Hari Antikorupsi, Saut pun menyebut hari ini menjadi penting dunia menyadari bahaya korupsi terhadap suatu negara. "Hari (Antikorupsi) itu dibuat agar dunia sadar bahwa korupsi bisa bikin kiamat suatu negara. Bikin negara bubar, tidak efisien, tidak efektif, tidak adil," katanya.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT