Komite DPR AS Beberkan 300 Halaman Pasal-pasal Dakwaan Pemakzulan Donald Trump
TEMPO.CO | 04/12/2019 16:20
Komite DPR AS Beberkan 300 Halaman Pasal-pasal Dakwaan Pemakzulan Donald Trump
Tiga Komite DPR merilis laporan dakwaan pemakzulan Donald Trump pada Selasa, 3 Desember 2019.[New York Times]

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga Komite DPR AS merilis 300 halaman pasal-pasal dakwaan pemakzulan terhadap Donald Trump pada Selasa.

Komite Luar Negeri, Komite Intelijen, dan Komite Pengawasan dan Reformasi, merilis laporan pada malam sebelum dengar pendapat publik di Komite Kehakiman DPR ketika panel mulai mempertimbangkan apakah akan menyusun pasal pemakzulan yang dapat mengarah pada persidangan Senat dan pemecatan Trump.

Laporan "Trump-Ukraine Impeachment Inquiry Report" adalah dakwaan luas dari perilaku Trump, menyimpulkan bahwa presiden mengatur skema untuk menekan Ukraina agar mengumumkan investigasi terhadap mantan Wakil Presiden Joseph R. Biden Jr dan Demokrat lainnya, sambil menahan hampir US$ 400 juta dalam bantuan militer dan pertemuan Gedung Putih, menurut laporan yang dikutip New York Times, 4 Desember 2019.

Laporan yang ditulis dalam bentuk naratif, menguraikan kesaksian para saksi di hadapan panel secara publik dan pribadi. Ini menegaskan bahwa tindakan presiden menumbalkan kebijakan luar negeri AS terhadap Ukraina dan merusak keamanan nasional demi dua penyelidikan bermotif politik yang akan membantu kampanye pemilihan kembali presidennya.

Laporan juga menuduh Trump berupaya menghalangi penyelidikan pemakzulan, dengan menolak menyediakan dokumen ke Kongres dan mencoba untuk memblokir diplomat Departemen Luar Negeri dan pejabat Gedung Putih untuk bersaksi.

Penolakan presiden untuk bekerja sama dengan penyelidikan atau memenuhi tuntutan untuk dokumen adalah pelanggaran hukum, tulis laporan itu. Laporan juga menuduh presiden terlibat dalam menyerang dan mengintimidasi saksi.

Laporan itu secara eksplisit menyerukan pemakzulan dan pemecatan presiden. Namun anggota DPR Adam B. Schiff, Demokrat California dan ketua Komite Intelijen DPR, memperjelas bahwa ia memandang dokumen itu sebagai peta jalan menuju pemakzulan bagi DPR.

"Para bapak pendiri meresepkan obat untuk seorang kepala eksekutif yang menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan negara: pemakzulan," kata laporan itu.

Presiden AS Donald Trump menyampaikan komentar tentang kejujuran dan transparansi dalam harga perawatan kesehatan di dalam Roosevelt Room di Gedung Putih di Washington, AS, 15 November 2019. [REUTERS / Tom Brenner]

Laporan ini sebagian besar menceritakan informasi yang sudah dipublikasikan selama kesaksian dari pejabat pemerintahan. Tetapi laporan juga menunjukkan bahwa Demokrat telah mengumpulkan lebih banyak bukti mentah daripada yang diketahui sebelumnya, termasuk catatan panggilan yang dibuat oleh AT&T dan Verizon yang menunjukkan serangkaian panggilan telepon antara pengacara pribadi Trump, Rudolph W. Giuliani dan rekan-rekannya serta beberapa pejabat pemerintah.

Panggilan telepon itu muncul ketika Giuliani melakukan kampanye kotor melawan duta besar Amerika untuk Ukraina pada saat itu, Marie L. Yovanovitch, dan mendesak Ukraina untuk memulai penyelidikan yang akan menguntungkan Donald Trump.

Pelepasan laporan tersebut sebagian besar menyimpulkan penyelidikan oleh Komite Intelijen DPR dan memindahkan penyelidikan pemakzulan ke fase baru yang dipimpin oleh Komite Kehakiman DPR, yang berencana untuk mengadakan sidang pertama pada hari Rabu.

Sidang itu akan mencakup empat sarjana hukum untuk diskusi tentang standar konstitusi untuk pemakzulan. Anggota DPR Jerrold Nadler, Demokrat dari New York dan ketua Komite Kehakiman, mengatakan sidang juga akan fokus pada apakah perilaku Trump naik ke tingkat standar tersebut.

Sidang kedua diharapkan akan menyediakan forum bagi pengacara Komite Intelijen untuk secara resmi menyampaikan laporan mereka kepada anggota Komite Kehakiman. Dan sidang ketiga dapat menawarkan kesempatan kepada Trump atau pengacaranya untuk membela diri, meskipun penasihat Gedung Putih sejauh ini mengindikasikan bahwa ia tidak mungkin mengambil bagian dalam apa yang mereka anggap sebagai proses yang tidak adil.

Jika mayoritas DPR memilih untuk menyetujui pasal-pasal pemakzulan, yang akan dirancang oleh Komite Kehakiman, presiden akan dimakzulkan. Persidangan akan pindah ke Senat untuk diadili. Dua pertiga senator harus memilih untuk menghukum Donald Trump untuk mengakhiri masa kepresidenannya.

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT