Pegiat Antikorupsi Sangsi Jokowi Serius Usut Kasus Novel Baswedan
TEMPO.CO | 03/11/2019 13:21
Penyidik senior KPK Novel Baswedan saat bertemu dengan mahasiswa yang melakukan audensi sebagai program studi banding perkuliahan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. Kepala Kepolisian RI terpilih Komisaris Jenderal Idham Azis akan segera menun
Penyidik senior KPK Novel Baswedan saat bertemu dengan mahasiswa yang melakukan audensi sebagai program studi banding perkuliahan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. Kepala Kepolisian RI terpilih Komisaris Jenderal Idham Azis akan segera menunjuk Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri untuk mengungkap kasus penyiraman air keras penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, JakartaPresiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Kepala Polri atau Kapolri Idham Azis untuk menyelesaikan kasus penyiraman terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Novel Baswedan pada awal Desember.

"Saya sudah sampaikan ke Kapolri baru, saya beri waktu sampai awal Desember," kata Jokowi dalam dialog bersama wartawan Istana Kepresidenan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.

Tambahan waktu ini menambah panjang daftar tenggat yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada polisi untuk segera mengusut pelaku penyerangan terhadap Novel. Penyidik senior di KPK ini diserang oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017. 

Pada awal Januari 2019, Mabes Polri akhirnya membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Tim ini dibentuk berdasarkan rekomendasi Komisi Nasional atau Komnas HAM. TGPF beranggotakan 65 orang dari berbagai unsur, seperti praktisi, internal KPK, serta unsur kepolisian yang mendominasi anggota tim. Tim gabungan bekerja selama enam bulan terhitung mulai 8 Januari 2019 sampai dengan 7 Juli 2019.

Enam bulan bekerja, kelompok ini merekomendasikan agar dibentuk tim teknis. Tim ini kemudian mulai bekerja sejak akhir Juli 2019. Mereka punya waktu hingga 17 Oktober 2019. Namun, hingga lewat tenggat polisi belum juga mengumumkan hasil penyelidikan mereka terhadap penyerangan Novel Baswedan.

Namun, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal M. Iqbal mengatakan tim teknis kepolisian sebenarnya menemukan petunjuk signifikan terkait kasus Novel. "Ada beberapa hal signifikan yang ditemukan Tim Teknis, tapi tidak beberkan karena ini sangat tertutup dalam proses pengungkapan kasus," kata dia. Iqbal berharap masyarakat berdoa untuk pengungkapan kasus ini.

Pegiat Hak Asasi Manusia Haris Azhar memprediksi kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan tidak akan pernah diungkap di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menengarai Jokowi memiliki kepentingan agar kasus ini tidak terungkap.

Menurut dia, dalang dari penyiraman itu merupakan tokoh berpengaruh. "Dia berkepentingan untuk tidak diungkap, otak dari pelaku kayaknya 'tinggi sekali'," kata Haris saat dihubungi, Sabtu, 2 November 2019.

Alih-alih menangkap pelaku, anggota tim advokasi Novel Baswedan ini menduga Jokowi bakal terus memperpanjang masa kerja tim kepolisian dalam penyelidikan kasus. Hal itu diberikan hanya untuk mengulur waktu. "Ini akan terus diperpanjang sampai akhir masa jabatan dia jadi presiden," ujar Haris.

Anggota tim advokasi lainnya, Alghiffari Aqsa mengatakan satu-satunya cara untuk mengungkap kasus ini ialah pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta independen. Tim advokasi bahkan telah menyodorkan draf Keputusan Presiden pembentukan TGPF independen ke Jokowi melalui Sekretariat Negara pada Jumat, 18 Oktober 2019.

"Kami membantu Pak Presiden dengan membuat draf, kalau memang Bapak di waktu ini sibuk, kami bantu buatkan draf Kepresnya," kata tim advokasi M. Isnur di Setneg, Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019.

Draf Kepres yang diberikan oleh tim advokasi terdiri dari empat lembar. Nomor surat dalam draf itu masih kosong. Dalam draf itu, TGPF bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Tugas tim membantu kepolisian dan KPK dalam menyelidiki secara bebas, cermat, transparan, adil, dan tuntas atas kasus penyiraman air keras terhadap Novel. Selain itu, tim juga bertugas memberikan rekomendasi penguatan dan perlindungan untuk KPK dari ancaman dan serangan yang melemahkan atau menghambat kerja pemberantasan korupsi.

Draf itu juga menyebutkan tim harus terdiri dari orang yang independen, berani menghadapi teror, memiliki rekam jejak dalam pemberantasan korupsi, tidak pernah terlibat kasus korupsi dan tidak pernah menjadi anggota tim penyelidikan kasus Novel sebelumnya. Selain itu, anggota TGPF juga harus ahli dalam hukum, HAM, digital forensik atau memiliki keahlian yang relevan dengan penyelidikan.

Dalam draf itu, tim advokasi menyebutkan TGPF memiliki masa kerja 3 bulan, dan dapat diperpanjang selama tiga bulan sekali saja. Presiden mesti mengumumkan laporan tim paling lambat 7 hari setelah diserahkan. "Demikian, mudah-mudahan Pak Jokowi semakin mudah membentuk TGPF ini," ujar Isnur.

Sementara itu, Novel menilai Jokowi tidak serius mengungkap kasus teror penyiraman air keras yang menimpanya. Sejak awal ia tak yakin kasusnya akan diungkap oleh Polri. “Presiden kemudian memberikan waktu pada Polri sampai terus begini, itu berarti menunjukan Presiden tidak serius," kata Novel saat dihubungi, Sabtu, 2 November 2019.

Novel mengatakan sulit baginya untuk percaya bahwa polri mampu mengungkap kasus yang sudah tidak terungkap selama dua tahun lebih ini. Menurut dia, Jokowi sudah memberikan tiga kali perintah kepada kepolisian untuk mengungkap kasus ini.

Menurut Novel, jika presiden saja perintahnya tidak dilaksanakan, lalu siapa lagi yang mau didengar perintahnya. Ia menyayangkan sikap Presiden yang menunggu hasil tim teknis Polri. Kasus itu sudah berlalu dua tahun lebih dan masih belum ada kabar mengenai tertangkapnya pelaku. 

Seharusnya, kata Novel Baswedan, Jokowi merasa tidak nyaman ketika perintahnya diabaikan oleh kepolisian. Namun, ia beranggapan Jokowi justru bersikap sebaliknya. "Ketika perintahnya diabaikan, beliau seolah nyaman," kata dia.

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT