Anies Baswedan Salahkan e-Budgeting, Gerindra:Kurang Bijak
TEMPO.CO | 01/11/2019 05:34
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyaksikan pemaren foto Ruang Ketiga Jakarta di Balai Kota Jakarta Pusat, Sabtu 19 Oktober 2019. TEMPO/Taufiq Siddiq
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyaksikan pemaren foto Ruang Ketiga Jakarta di Balai Kota Jakarta Pusat, Sabtu 19 Oktober 2019. TEMPO/Taufiq Siddiq

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluhkan lemahnya sistem e-budgeting atas temuan sejumlah rencana anggaran yang dinilai tak masuk akal menuai kritik. Tak terkecuali dari Fraksi Gerindra di DPRD DKI.

Anggota DPRD Fraksi Gerindra DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan Anies Baswedan tidak bisa menyalahkan e-budgeting. "Kurang bijak," kata Inggard di DPRD DKI Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.

Rencana plafon anggaran DKI 2020 mendapat sorotan karena ada sejumlah anggaran yang dinilai janggal dan tidak masuk akal. Beberapa diantaranya adalah anggaran untuk lem aibon senilai Rp 82,8 miliar dan pulpen senilai Rp 123 miliar. Temuan tersebut diungkapkan anggota DPRD dari Fraksi PSI William Aditya Sarana.

Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan munculnya sejumlah anggaran dengan angka yang janggal dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS APBD 2020 karena sistem e-Budgeting yang masih lemah.

Anies pun mengaku harus menggunakan sistem tersebut karena warisan dari gubernur sebelumnya. Sehingga, kata dia, permasalahan anggaran dengan nilai janggal tersebut terjadi dari tahun ke tahun.

"Kan ditemuin juga di era-era sebelumnya, selalu seperti ini. Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya," kata Anies di Balai Kota DKI, Rabu 30 Oktober 2019.

Inggard senada dengan pernyataan Wiliiam sebelumnya yang meminta Anies tak buang badan. Menurut Inggard, jika ada kesalahan anak buah, merupakan tanggung jawab pimpinan. Juga, jika ada hal yang kurang baik di masa lampau harus diperbaiki.

"Bikin sistem yang bagus. Kami pasti dukung kalau bagus," katanya sambil mengingatkan keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). 

Gerindra adalah satu dari dua partai pengusung Anies Baswedan sebagai cagub dalam pilkada lalu. Belakangan, usai pilpres dan bergabung dalam kabinet Presiden Joko Widodo, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan memberi instruksi agar Gerindra Jakarta memberi kritik atas jalannya pemerintahan di DKI.

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT