Over Kuota, Luhut Akan Tutup Keran Ekspor Nikel Sementara
TEMPO.CO | 30/10/2019 06:58
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan), dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (kiri) saat meninjau prosesi pengangkatan gerbong kereta Light Rail Transit (LRT) pertama di Stasiun LRT Harjamukti, Cibubur, Jakarta, AhAd, 1
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan), dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (kiri) saat meninjau prosesi pengangkatan gerbong kereta Light Rail Transit (LRT) pertama di Stasiun LRT Harjamukti, Cibubur, Jakarta, AhAd, 13 Oktober 2019. sarana proyek LRT Jabodebek dibangun oleh PT INKA bersama PT KAI dan PT LEN. Sedangkan prasarana LRT dibangun oleh PT Adhi Karya. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa pemerintah berencana menutup sementara keran ekspor biji mentah nikel atau ore. Kebijakan ini mulai diterapkan pada Selasa, 29 Oktober 2019 hingga sekitar dua pekan ke depan sebelum diberlakukan secara permanen pada Januari 2020.

Luhut mengatakan, kebijakan itu dilakukan lantaran telah terjadi over kuota ekspor nikel.
"Ekspor nikel ore sudah melampaui hampir tiga kali lipat kuota yang ada," ujar Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Oktober 2019.

Saat ini, rata-rata eksportir biji mentah nikel mengirimkan 100 hingga 130 kapal per bulan ke negara penerima ekspor. Padahal, normalnya, ekspor untuk barang tersebut hanya 30 kapal per bulan.

Lonjakan volume ekspor ini terjadi dalam dua bulan terakhir, yakni September hingga Oktober. Luhut mengatakan adanya over kuota pengapalan biji mentah dilakukan baik oleh pengusaha yang memiliki smelter maupun yang tidak.

Fenomena lonjakan ekspor nikel ini ditemukan saat pemerintah sedang berupaya menata ekspor biji mentah nikel dengan membangun smelter. Pemerintah akan memberikan kuota ekspor hanya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki smelter.

Pemerintah, menurut Luhut, akan melibatkan banyak pihak dalam upaya moratorium ekspor ini. Di antaranya bea cukai, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Keamanan Laut, dan TNI Angkatan Laut.



"Kalau sekarang KPK terlibat, ini supaya main dari tingkat pencegahan. Semua investasi di bawah saya akan seperti itu sehingga KPK punya peran luas dalam pencegahan yangg payungnya di pemerintah," ujar Luhut.

Luhut berujar, KPK bisa segera menindak perusahaan seumpama terbukti memanipulasi kuota ekspor. Namun, penindakan itu mesti dilakukan dengan bukti. Adapun pihak yang melanggar bakal terancam sanksi pidana. "Sanksinya pidana. Jadi jangan macam-acam karena KPK terlibat," katanya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan bahwa pengusaha tambang nikel sepakat untuk tidak lagi melakukan ekspor bijih mentah (ore) nikel. Ia mengemukakan kesepakatan itu merupakan salah satu upaya untuk memfokuskan minerba pada hilirisasi.

"Ini lahir atas sebuah pemikiran bijak dan kajian mendalam dimana kita cinta negara, kita ingin berdaulat untuk kelola hasil bumi," katanya.

Bahlil optimistis bahwa nikel mampu diolah anak bangsa untuk menjadi bahan jadi yang akhirnya dapat memberikan nilai tambah bagi negara. Dia juga tidak khawatir kesepakatan moratorium ekspor itu mendapat protes negara luar, mengingat sifat bisnis yang dinamis.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | ANTARA


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT