Luhut Minta PLN Cepat Rampungkan Stasiun Pengisian Mobil Listrik
TEMPO.CO | 17/10/2019 06:27
Sejumlah pemilik motor listrik melakukan pengisian baterai di Stasiun Pengisian Cepat Baterai Kendaraan Listrik milik ABB yang ada di Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) BPPT di kawasan Puspiptek Serpong, Banten, Sabtu, 7 September 2019. ANTARA/
Sejumlah pemilik motor listrik melakukan pengisian baterai di Stasiun Pengisian Cepat Baterai Kendaraan Listrik milik ABB yang ada di Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) BPPT di kawasan Puspiptek Serpong, Banten, Sabtu, 7 September 2019. ANTARA/Muhammad Iqbal

Tempo.Co, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN mempercepat penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) setelah adanya kerja sama dengan 20 perusahaan. Kepada Plt Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani, Luhut meminta kerja sama ini tak sebatas tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) semata.

“Saya senang bu Dirut PLN sudah mampu memobilisasi begini, tapi kita nggak boleh berhenti di sini saja,” kata Luhut dalam acara penandatangan MoU percepatan program kendaraan berbasis listrik di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Oktober 2019.

Menurut Luhut, program ini perlu dipercepat lantaran Indonesia tengah menghadapi persoalan polusi yang serius. Jika tidak ditangani cepat, maka dampaknya akan dirasakan anak cucu nanti. “Polusi itu jadi musuh bersama, tidak ada soal suku dan agama, maka kita harus kurangi polusi dari sepeda motor, dari mobil, dan beralih ke mobil listrik,” kata dia.

Dalam acara ini, Sripeni meneken kerja sama dengan 20 perusahaan. Yaitu PT Pertamina, PT Angkasa Pura II, PT Pos Indonesia, PT Len Industri, PT Jasa Marga, dan PT Jaya Ancol, Grab, Gojek, PT Blue Bird, PT Transjakarta, PT Mobil Anak Bangsa (MAB), PT Gesits Technologies Indo, PT Bank Central Asia (BCA), Lippo Malls, Nissan, Mitsubishi, PT Bakrie Autoparts, BMW, Prestige, dan DFSK.

Sripeni mengatakan, MoU ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 23 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan yang terbit pada 12 Agustus 2019.

"Bahwa, untuk pertama kali, penyediaan infrastruktur pengisian listrik  untuk KBL (Kendaraan Berbasis Listrik) dilaksanakan melalui penugasan kepada PLN," kata Sripeni dalam acara penandatangan MoU di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.

Sripeni mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah awal dalam mempercepat perluasan penggunaan kendaraan listrik sesuai amanat Perpres 55 Tahun 2019. PLN, kata dia, sudah menyiapkan tim yang akan merealisasikan segera MoU ini. “Jangan sampai orang yang sudah beli kendaraan listrik, kesulitan mencari stasiun pengisian listrik,” kata dia.

Selain MoU ini, PLN juga bekerja sama dengan BPPT untuk penyediaan platform SPKLU. Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan, instansi yang Ia pimpin pun juga ditugasi pemerintah untuk membangun sejumlah stasiun pengisian listrik tahap awal dalam Flagship Program. Sehingga, saat ini BPPT telah memiliki dua stasiun pengisian listrik, satu di Kantor BPPT, Jakarta Pusat dan satu lagi di Puspitek Serpong, Tangerang Selatan. Di Kantor BPPT, hampir setiap hari mobil listrik milik PT Blue Bird rutin mengisi daya.

Selanjutnya, kata Riza, BPPT akan bekerja sama dengan PT Len Industri dan PLN mendirikan stasiun di kota-kota lain. Salah satu target terdekat adalah Bandung, Jawa Barat. Stasiun ini rencananya bakal menggunakan pembangkit tenaga surya dengan teknologi yang ada di PT Len Industri. “Mereka kompeten di PLTS,” kata Riza.

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT