Suciwati Berharap Presiden Jokowi Bentuk TPF Munir Baru
TEMPO.CO | 17/10/2019 01:36
Suciwati menjawab pertanyaan wartawan di sela acara Pembacaan Dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir di Wisma Kalimetro, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu sore, 16 Oktober 2019. Acara ini berlangsung
Suciwati menjawab pertanyaan wartawan di sela acara Pembacaan Dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir di Wisma Kalimetro, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu sore, 16 Oktober 2019. Acara ini berlangsung sampai malam. TEMPO| ABDI PURMONO

TEMPO.CO, Malang — Aktivis hak asasi manusia Suciwati mengingatkan sekaligus menagih janji Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menuntaskan kasus kematian sang suami, Munir Said Thalib. Hingga kini belum diungkap siapa dalang pembunuhan Munir pada 7 September 2004.

Suciwati mengatakan, kasus kematian pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) dan Imparsial itu merupakan tanggung jawab negara, siapa pun presidennya. Kasus tersebut sudah berumur 15 tahun dan Presiden Jokowi, kata dia, sebenarnya mampu menyelesaikan kasus kematian Munir jika punya kemauan.

“Bukan saling lempar tanggung jawab. Harusnya fokus bagaimana menyelesaikan masalahnya, itu yang lebih penting. Kami akan terus mendorong lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum untuk turut berpartisipasi menyelesaikan kasus ini,” kata Suciwati, Rabu sore, 16 Oktober 2019.

Suciwati menyampaikan hal itu di sela acara Pembacaan Dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir di Wisma Kalimetro, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Acara yang berlangsung hingga malam tersebut dihadiri Koordinator Kontras Yati Adriyani dan 80-an aktivis mahasiswa. 

Dia mengajak masyarakat untuk terus kritis karena, selain kasus kematian Munir, masih ada kasus-kasus yang belum diselesaikan. Pembacaan Dokumen TPF merupakan pengingat kepada presiden maupun lembaga dan aparat terkait untuk sungguh-sungguh menyelesaikan kasus-kasus tersebut. 

Menurut dia, Presiden atau lembaga terkait jangan terkesan menggampangkan masalah dengan beralibi dokumen TPF telah hilang. Sangat aneh jika dokumen sepenting itu bisa hilang. Suciwati dan kawan-kawan menganggap hal itu sebagai upaya pemerintah untuk terus mengulur-ulur waktu penuntasan kasus kematian Munir. 

“Sangat aneh jika dokumen sepenting itu dinyatakan hilang oleh negara. Kami berharap, kalau presidennya aktif, bentuklah kelompok TPF yang baru. Ini yang kami inginkan,” ujar Suciwati. 

Suciwati dan kawan-kawan sangat berharap Presiden Jokowi mau membentuk TPF kematian Munir yang baru di masa periode kedua jabatannya. Jokowi pernah menyatakan tiada mempunya beban setelah resmi memenangi Pemilihan Presiden 2019 sehingga ia tak punya alasan untuk membiarkan kasus kematian Munir terkatung-katung. Jokowi sendiri pernah berjanji menuntaskan kasus Munir di awal-awal jadi presiden.

ABDI PURMONO


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT