KPK Anggap Bantahan Rizal Djalil Tak Relevan
TEMPO.CO | 10/10/2019 05:36
Rizal Djalil. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Rizal Djalil. TEMPO/Kink Kusuma Rein

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menganggap bantahan yang disampaikan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Rizal Djalil tak terkait perkara. Menurut KPK, sanggahan tersebut biasa disampaikan oleh orang yang terjerat kasus di KPK.

"Kami sering sebenarnya mendengar pernyataan dari tersangka, sangkalan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu, 9 Oktober 2019.

Febri mengatakan KPK yakin dengan alat bukti yang dimiliki ketika meningkatkan status penanganan perkara. Fokus penanganan KPK, kata Febri, adalah dugaan aliran uang Sin$100 ribu kepada Rizal. "Ini kami gali lebih jauh," kata dia.

Sebelumnya, Rizal hari ini diperiksa sebagai tersangka penerima suap dalam kasus proyek Sistem Penyediaan Air Minum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. KPK menyangka anggota IV BPK itu menerima Sin$100 ribu dari Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusnimarta Prasetyo.

Uang itu diberikan agar Rizal membantu Leonardo mendapatkan proyek Jaringan Distribusi Utama Hongaria di Kementerian PUPR dengan pagu anggaran sebesar Rp79,27 miliar. Proyek itu pada akhirnya diberikan kepada perusahaan kenalan Rizal, yakni PT Minarta Dutahutama. Kasus ini merupakan pengembangan perkara dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pejabat Kementerian PUPR pada 2018 lalu.

Selain menerima suap, KPK menduga Rizal memerintahkan bawahannya memeriksa laporan keuangan pengelolaan infrastruktur air minum dan sanitasi limbah di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan kementerian terkait tahun 2014-2016 di wilayah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Jambi.

Menurut KPK, awalnya BPK menemukan kesalahan pencatatan keuangan sebesar Rp18 miliar, namun belakangan jumlah itu berkurang menjadi Rp4,2 miliar. Sebelum perubahan itu, diduga ada permintaan uang dari BPK sejumlah Rp2,3 miliar

Rizal mengatakan pihaknya tidak melakukan perubahan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terkait proyek SPAM. Eks politikus PAN ini mengatakan dalam proses pemeriksaan terperiksa berhak menyampaikan klarifikasi terkait pemeriksaan BPK. "LHP SPAM sudah diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu huruf pun satu angka pun tidak ada yang berubah," kata dia.

Rizal juga menyangkal telah meminta proyek untuk dikerjakan koleganya. "Saya tidak pernah mengatur pertemuan para pihak terkait proyek kementerian," kata dia.

Lebih jauh, Rizal mengatakan kasus yang menjeratnya tidak berkaitan dengan institusi BPK. Ia mengungkit kinerja BPK selama 2018. "BPK sebagai lembaga tinggi negara per 31 Des 2018 telah berhasil mengembalikan Rp158 triliun," kata dia.

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT