Pasca Demo, Pengamat: Pemerintah Harus Antisipasi Perang Medsos
TEMPO.CO | 04/10/2019 00:32
Suasana Seminar Kebangsaan: Muara Unjuk Rasa: NKRI Mau Dibawa Ke Mana? di Balai Sarwono Kemang, Jakarta Selatan pada Kamis 3 Oktober 2019. (istimewa)
Suasana Seminar Kebangsaan: Muara Unjuk Rasa: NKRI Mau Dibawa Ke Mana? di Balai Sarwono Kemang, Jakarta Selatan pada Kamis 3 Oktober 2019. (istimewa)

TEMPO.CO, Jakarta - Seminar kebangsaan bertema “Muara Unjuk Rasa: NKRI Mau Dibawa Ke Mana?” digelar di Balai Sarwono Kemang, Jakarta Selatan, Kamis 3 Oktober 2019 untuk membahas hal-hal yang harus dilakukan pemerintah pasca demonstasi di berbagai wilayah Indonesia)

Para pembicara seminar  tersehur antara lain: Pengamat Ekonomi Politik Christianto Wibisono, Analis Pertahanan dan Militer Connie Rahakundini Bakris, Pengamat Sosial Politik dan Pegiat Media Sosial Rudi S Kamri, dan Pengamat Intelijen, Suhendra Hadikuntono, psikolog yang menangani teroris dan kaum radikal Kasandra, serta Pemimpin Redaksi Indonews, Asri Hadi selaku moderator acara.

Seminar ini juga dihadiri berbagai elemen masyarakat yang peduli dengan nasib bangsa Indonesia di masa depan, para akademisi, aktivis, dan kalangan media.

Rudi S Kamri dalam pemaparannya mengatakan kegaduhan yang terjadi selama ini ada tujuan khusus dari kelompok tertentu seperti mafia migas, kelompok bekas order baru, dan lain sebagai berupaya melengserkan Jokowi dengan memanfaatkan letupan-letupan kecil ini.

“Maka dari itu saya menyarankan kepada Presiden agar membentuk tim untuk menyusun pasal-pasal ini untuk mendapatkan gambaran besar, sehingga Presiden memperoleh gambaran utuh atas kasus dan kegaduhan yang terjadi akhir-akhir ini," kata Rudi.

"Beruntungnya, para pengawal Jokowi cukup kuat mengawal pemerintahan ini, sehingga sampai saat ini pemerintah Jokowi masih aman terkendali," ujar Rudi.

Hal senada juga disampaikan Pengamat Ekonomi Politik Christianto Wibisono. Ia mengatakan ada persengkokolan para elit dan politisi yang mendesain aksi-aksi ini untuk mengulang kembali sejarah kelam masa lalu bangsa ini, rincinya sejarah 1966 dan 1968.

Menurutnya, skenario ini persis adalah daur ulang mirip penolakan laporan pertanggung jawaban Habibie yang berdampak pengunduran diri Habibie.

"Seperti penolakan BEM atas kemauan Presiden Jokowi menerima di Istana, persis seperti kala Mayjen Soeharto menolak Presiden Sukarno ke Halim 1 Oktober 1965," kata Christianto.

Pengamat Intelijen, Suhendra Hadikuntono dalam penjelasannya mengatakan masalah pokok soal konflik selama ini adalah terletak pada masalah komunikasi pada tim intelijen. Peran intelijen saat ini tidak kuat.

Soal kasus-kasus selama ini, ia mencotohkan bagaimana peran intelijen ketika Indonesia berkonflik dengan Vietnam yang telah melakukan pelanggaran HAM terhadap orang-orang Indonesia di Vietnam. Kasusnya terselesaikan dengan senyap.

"Naluri intelijen itu harus diasah. Saya berharap Presiden sudah paham dan juga bisa merasakan bahwa tanpa kemampuan unit intelijen yang kuat bisa mengancam stabilitas keamanan negara," ungkap Suhendra.

Sementara itu, Pengamat Pertahanan dan Militer, Connie Rahakundini Bakrie mengatakan aksi-aksi selama ini merupakan wujud dari perang masa depan yakni peran media sosial. Maka dari itu, untuk menyelesaikannya tidak bisa dengan cara turun ke jalan.

Pemerintah, terutama TNI, harus membuat strategi dengan mengalokasikan anggaran besar dalam mengantisiapsi perang masa depan atau perang modern seperti yang terjadi beberapa pekan terakhir.

"Ancaman terbesar dari bangsa ini adalah misinformasi dan propaganda media sosial. Media sosial itu paling berbahaya," terang Connie.

Di akhir acara, seluruh pembicara didaulat untuk berpose dengan founder Indonews yang juga penggiat olahraga otomotif, Rio Sarwono. "Terima kasih buat semua pembicara dan para peserta yang hadir dalam diskusi ini. Harapan kami, ini semua tak sekadar diskusi biasa, tapi berguna bagi utuhnya NKRI ke depan," ujar Rio.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT