Pamit, Begini Rencana Ketua BPK Setelah Pensiun
TEMPO.CO | 18/09/2019 07:41
Mentri Keuangan Sri Mulyani memberi ucapan selamat kepada Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar (tengah)di Mahkamah Agung Jakarta, 26 April 2017. Tempo/Tony Hartawan
Mentri Keuangan Sri Mulyani memberi ucapan selamat kepada Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar (tengah)di Mahkamah Agung Jakarta, 26 April 2017. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Moermahadi Soerja Djanegara sudah menyiapkan rencana selepas pensiun dari jabatannya pada Oktober 2019. Ia mengatakan bakal kembali mengajar bila sudah lengser dari jabatan orang nomor satu di lembaga audit negara tersebut.

"Ya mengajar, saya mengajar kalau sudah pensiun, balik lagi ke sekolah," ujar Moermahadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 17 September 2019.  Moermahadi tercatat sebagai guru besar STIE Kesatuan Bogor.

Dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen hari ini, Moermahadi memang sudah berpamitan dengan para anggota DPR. Ia mengatakan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 itu adalah yang terakhir dari BPK periodenya.

"Kami perlu menyampaikan bahwa IHPS I Tahun 2019 ini merupakan laporan capaian kinerja terakhir dari pimpinan BPK 2014-2019, kami selaku pimpinan BPK mohon pamit dan undur diri," kata Moermahadi. "Kami mengapresiasi dukungan dan bantuan dari pimpinan DPR dan jajaran DPR selama masa kepemimpinan kami di BPK, masih banyak pekerjaan rumah kami dalam mendorong pengelolaan keuangan negara sesuai dengan renstra BPK 2015-2019."

Meski demikian, hingga kini anggota BPK anyar masih belum juga ditetapkan. Moermahadi berharap anggota periode penerusnya itu segera terpilih. Sebab, masa jabatannya segera habis, yaitu pada 16 Oktober 2019.

Semestinya, para pengurus periode berikutnya sudah terpilih pada 16 September 2019. Berdasarkan peraturan perundangan, hal tersebut dimaksudkan agar tidak ada kekosongan jabatan di lembaga audit negara tersebut. "Memang sekarang sudah terlambat, tapi jangan sampai ada kekosongan, paling tidak 16 Oktober sudah dilantik yang baru," ujar Moermahadi.

Penetapan anggota BPK anyar memang sudah molor dari jadwal yang telah dirancang DPR. Saat ini, posisi nama-nama bakal anggota BPK itu masih berada di level Dewan Perwakilan Daerah alias DPD untuk diuji. “DPD sedang menggelar tes uji kelayakan dan kepatutan bagi 62 nama calon anggota BPK. Hari ini adalah hari kedua,” kata Wakil Ketua Komite IV DPD Ayi Hambali kepada Tempo, Selasa, 17 September 2019.

Ayi menyitir, sesuai dengan jadwal DPD, tes uji kelayakan dan kepatutan bakal rampung sebelum DPR menggelar rapat paripurna untuk menetapkan lima anggota BPK yang terpilih. Setelah uji kelayakan digelar, DPD berencana menghelat rapat pleno untuk merangking 62 calon anggota BPK.

Ia memastikan pada 18 hingga 19 September, hasil tes tersebut sudah bisa dibahas dalam rapat paripurna. “Setelah disetujui, baru diserahkan ke DPR,” ujarnya. Adapun 62 nama yang kini tengah diproses di DPD itu ialah nama-nama yang sebelumnya disetor oleh pimpinan DPR. Di sisi lain, dua pekan lalu, Komisi XI menggelar tes uji kelayakan bagi 32 nama calon anggota BPK.

Adanya perbedaan jumlah calon yang diproses oleh DPD dan Komisi XI DPR terjadi karena adanya perbedaan suara di level pimpinan fraksi soal penyaringan anggota BPK. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya menyatakan Komisi XI memang telah menyetor 32 nama calon anggota BPK ke pimpinan. Namun nama-nama itu dimentahkan kembali menjadi 62 nama lantaran suara fraksi terbelah. “Lima fraksi tidak setuju 32 nama, lima lainnya setuju,” ujar Fahri kepada Tempo.

Komisi XI sebagai pemilik hajat sedang mengejar tenggat proses penetapan pemilihan anggota BPK. Berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, anggota BPK periode baru mesti dipilih selambat-lambatnya sebulan sebelum periode anggota BPK lama berakhir. 

FRANCISCA CHRISTY


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT