Polisi Gerebek Pabrik Mi Berformalin di Cianjur, Tangkap 7 Orang
TEMPO.CO | 18/09/2019 00:30
Pekerja menunjukan mie berformalin saat Polrestabes menggerebek pabrik pembuatan mie di Gang H Mukti, Bojongloa Kidul, Bandung, Jabar, 23 September 2014. Para pekerja mengaku setiap pembuatan mie memakai bahan formalin agar mie awet dan tidak mudah putus.
Pekerja menunjukan mie berformalin saat Polrestabes menggerebek pabrik pembuatan mie di Gang H Mukti, Bojongloa Kidul, Bandung, Jabar, 23 September 2014. Para pekerja mengaku setiap pembuatan mie memakai bahan formalin agar mie awet dan tidak mudah putus. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Cianjur - Polisi gabungan dari Mabes Polri dan Polres Cianjur menggerebek sebuah pabrik pembuatan mi berformalin, Selasa malam 17 September 2019. Sebanyak tujuh orang dibekuk bersama barang bukti 2,5 kuintal mi siap edar, satu mesin produksi, satu unit mobil jenis pickup, dan bahan formalin.

"Para pelaku diciduk saat mereka sedang menjalankan proses produksi mi berformalin," kata Wakil Kapolres Cianjur, Komisaris Jaka Mulyana, di kantornya, Selasa malam.

Jaka menerangkan bahwa lokasi pabrik berada di Kampung Tepuh, Desa Gudang, Kecamatan Cikalongk ulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Adapun tujuh orang yang ditangkap terdiri dari pemilik, pengelola dan karyawan pabrik.

"Ketujuh pelaku, yaitu Su 58 tahun, WH (31), He (30), Fi (21), AH (25), Hi (34), dan D (15). Semuanya merupakan warga di sekitar lokasi pabrik," kata Jaka.

Berdasarkan pengakuan sementara yang didapat polisi dari para tersangka, Jaka menjelaskan, pabrik telah berproduksi dua tahun. Mereka memasarkan mi dengan kandungan yang berbahaya itu terbatas di wilayah Kabupaten Cianjur. 

"Memproduksi sesuai pesanan saja dan dalam satu hari bisa memproduksi 200-300 kilogram mi," katanya.

Jaka menyebutkan kalau polisi masih membuiru pada pemasok bahan baku untuk pabrik tersebut. Sedangkan tersangka yang sudah ditangkap dijerat Pasal 136 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda sebesar Rp 10 miliar.

"Selain itu Pasal 8 ayat 1 huruf A juncto Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebesar Rp 20 miliar," kata dia.



REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT