Paripurna DPR Tetapkan Pansus Pengkaji Pemindahan Ibu Kota
TEMPO.CO | 16/09/2019 07:44
Sebagian pihak menilai keputusan pemindahan ibu kota dibuat dengan tergesa-gesa.
Sebagian pihak menilai keputusan pemindahan ibu kota dibuat dengan tergesa-gesa.

TEMPO.CO, Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat akan menetapkan anggota panitia khusus (pansus) tentang pemindahan ibu kota pada rapat paripurna hari ini. Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainuddin Amali mengatakan, pansus ini bertugas mengkaji hasil kajian pemerintah terkait rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Yang mau ditetapkan adalah pansus pengkajian, belum untuk membuat UU," kata Amali, Ahad malam, 15 September 2019.

Amali menuturkan, setelah ditetapkan dalam rapat paripurna pansus akan menggelar rapat untuk menentukan pimpinan. Di antara pimpinan itu, akan ditunjuk satu orang menjadi ketua pansus.

Mereka selanjutnya akan mendalami kajian hasil pemindahan ibu kota yang sebelumnya telah dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Hasil kajian ini sudah diserahkaan ke DPR bersama dengan Surat Presiden terkait pemindahan ibu kota.

Jika sudah rampung mengkaji, pansus akan melaporkan hasilnya kepada pimpinan DPR. Selanjutnya DPR akan merumuskan sikap terkait rencana pindah ibu kota tersebut.

"Akan keluar sikap DPR seperti apa, kemudian pemerintah akan menerima itu. Kalau lihat schedule-nya pemerintah, pasti akan disusun RUU (Rancangan Undang-undang) tentang pemindahan ibu kota," kata politikus Golkar ini.

Pansus ini beranggotakan 30 orang yang terdiri dari anggota DPR lintas fraksi dan komisi. Amali berujar, anggota Pansus paling banyak berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak enam orang, diikuti dari Golkar sebanyak lima orang.

"Sisanya proporsional tergantung jumlah kursi," ucapnya.

Amali mengatakan dirinya termasuk salah satu anggota pansus. Beberapa anggota lainnya dari Fraksi Golkar adalah Dadang S. Muchtar (Komisi Pemerintahan), Adies Kadir (Komisi Hukum), Sarmuji (Komisi Keuangan), dan seorang anggota fraksi lainnya dari Komisi Infrastruktur. Amali belum merinci siapa saja anggota pansus dari partai lainnya.

Dia melanjutkan, pansus memiliki waktu hingga 30 September untuk melakukan pengkajian. Namun jika tak rampung, ujarnya, masa kerja pansus akan diteruskan oleh DPR periode 2019-2024.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat terkait rencana pemindahan ibu kota ke DPR. Jokowi memutuskan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajem Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.


BUDIARTI UTAMI PUTRI


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT