Revitalisasi Trotoar: Kabel Udara Ditebang, Pemilik Meradang
TEMPO.CO | 14/09/2019 18:42
Pekerja tengah menyelesaikan proyek revitalisasi trotoar di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019. Revitalisasi trotoar Kemang ditargetkan akan selesai pada November 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pekerja tengah menyelesaikan proyek revitalisasi trotoar di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2019. Revitalisasi trotoar Kemang ditargetkan akan selesai pada November 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Jumat 9 Agustus 2019. Gubernur DKI Jakarta mengumumkan dengan bangga sebuah penataan kota yang disebutnya sebagai paradigma baru. Lewat akun media sosial Instagram pribadinya, sang gubernur mengisahkan bagaimana revitalisasi trotoar di Jalan Raya Cikini sekaligus membersihkan segala untaian kabel utilitas di atasnya.

"Pagi tadi, kabel dan tiang utilitas yang semrawut itu sudah dipotong dan dibersihkan. Semua jaringan utilitas dipindahkan ke dalam ducting di bawah tanah," katanya saat itu.

Belum sebulan berselang, riak muncul. Paradigma baru kebanggaan gubernur ternyata membawa korban. Ratusan pemilik usaha di sepanjang Jalan Cikini tiba-tiba terputus dari dunia maya dan media sosial mereka. Omzet rontok menunggu revitalisasi trotoar rampung.

Surat somasi pun terbit tertanggal 5 September lalu. Anies dan anak buahnya dituding main tebang kabel sebelum pemiliknya siap. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel), pengirim somasi, DKI memberi timeline untuk pemindahan utilitas itu pada Desember 2019.

"Tapi sebelum timeline berakhir itu (kabel) sudah diputus. Itu yang menjadi problem," kata Ketua Umum Apjatel, Muhammad Arif Angga, pada 6 September lalu. Dia menambahkan asosiasi akan melangkah lebih jauh ke gugatan pidana berdasarkan Undang-undang Telekomunikasi apabila somasi tak direspons.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho mengatakan telah menjawab somasi dan mengirimnya balik. Menurutnya, belum ada balasan lagi hingga hari artikel ini dibuat, tapi Hari menegaskan kalau penebangan kabel telah sesuai prosedur.

Kepala Dinas Bina Marga, Hari Nugroho saat memotong kabel udara di Setia Budi Jakarta Selatan, Jumat 13 September 2019. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

Dia menyatakan sudah beberapa kali memberi surat pemberitahuan kepada asosiasi untuk menonaktifkan atau menurunkan kabel jaringan yang berada di Jalan Cikini Raya. Januari, Maret, April, surat-surat itu disebut dikirim. Termasuk dilakukan tinjauan ke lapangan bersama. 

"Dalam proses penertiban kabel udara, pihak Apjatel justru beberapa kali meminta untuk diundur tapi dinas kan punya tenggat karena program tersebut merupakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD)," kata Hari menuturkan.

Dua lokasi penebangan kabel di Jalan Cikini Raya lalu disambung di Jalan Satrio, Setia Budi, pada Jumat 13 September 2019. Sebanyak 20 kabel udara dipotong sepanjang 30 meter di lokasi yang kedua tersebut. Itu adalah bagian dari tiga kilometer kabel udara yang akan diturunkan dalam dua pekan ke depan.

"Kami terus berkoordinasi, seperti penertiban kabel udara di Jalan Satrio ini semua sudah dinonaktifkan duluan sebelum kami potong," ujar Hari.
Giliran Ombudsman yang bereaksi setelah penertiban kabel di lokasi kedua. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, Teguh Nugroho, meminta Pemerintah DKI sementara waktu menghentikan pemotongan jaringan utilitas serat optik.

Selain sejumlah pelaku usaha di Cikini, Teguh mengungkapkan kalau penebangan kabel ternyata juga berdampak bagi satu kementerian. Dia berharap bisa memanggil para pihak dan mendapatkan keterangan langsung dari Dinas Bina Marga DKI.

"Kami hendak memastikan kebijakan pemerintah daerah yang memotong kabel tak melanggar Peraturan Daerah DKI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas dan Instruksi Gubernur DKI Nomor 126 Tahun 2018 tentang Penertiban dan Penataan Jaringan Utilitas," katanya.

Berdasarkan foto dokumen yang didapat Tempo, korban kabelnya ikut ditebang adalah Kementerian Pertahanan. Data komunikasi data antar satuan kerja di kementerian itu pun ikut rontok. Belum ada konfirmasi dari kementerian tentang dampak dan surat keberatannya kepada DKI. Juru bicaranya, Toto Sugiarto, belum membalas panggilan maupun pesan yang dikirim Tempo.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membela anak buahnya. Dia berdalih program penertiban kabel udara tak bisa dihentikan. Terlebih, dia menambahkan, keberadaan kabel-kabel di atas trotoar tak ada yang berizin. " Intinya ikuti aturan, karena Pemrov DKI juga Dinas Bina Marga itu bekerja ikuti aturan," katanya Sabtu 14 September 2019.

Arif mengakui seluruh perusahaan yang memasang kabel di atas trotoar tidak mengantongi izin. Namun dia menolak disalahkan. Masalahnya, kata dia, pemasangan kabel tanpa izin tersebut juga dilakukan perusahaan plat merah seperti PT Telkom dan PLN.

Apjatel, Arif melanjutkan, hanya meminta Pemda DKI memberi waktu seluruh operator untuk menurunkan sendiri kabel serat optik agar tidak mengganggu layanan kepada masyarakat. Dia beralasan, nilai investasi untuk menurunkan kabel juga tinggi.

"Jadi beri kami waktu," ujarnya sambil menambahkan, "Pemerintah akan menanggung konsekuensi adanya gangguan komunikasi dari kebijakan ini."

IMAM HAMDI | TAUFIQ SIDDIQ | LANI DIANA


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT