Kata Fadli Zon Revisi UU Memperkuat Institusi KPK
TEMPO.CO | 06/09/2019 20:23
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ditemui awak media setelah menjenguk dua tersangka makar yaitu Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma di Polda Metro Jaya, Rabu, 29 Mei 2019. Tempo/M Yusuf Manurung
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ditemui awak media setelah menjenguk dua tersangka makar yaitu Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma di Polda Metro Jaya, Rabu, 29 Mei 2019. Tempo/M Yusuf Manurung

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Fadli Zon menilai revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat memperkuat lembaga antirasuah tersebut.

“Saya kira seharusnya ini bisa juga poin untuk perbaikan dan mungkin justru membuat institusi KPK itu semakin kuat,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 September 2019.

Fadli menilai pasal-pasal revisi dalam UU KPK masuk akal. Pasal-pasal seperti SP3, pengawasan, dan aturan penyadapan, ia nilai merupakan perubahan yang baik.

Menurut Wakil Ketua Partai Gerindra ini, revisi UU KPK memang sudah berkali-kali dibahas termasuk secara informal bersama pemerintah. Adapun saat ini, tak ada alasan lain bagi DPR, melainkan mencoba untuk merampungkan undang-undang yang tertunda.

Bertolak belakang, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia justru menilai KPK dilemahkan dengan revisi UU KPK. Ketua YLBHI, Asfinawati menilai pelemahan lewat jalur revisi UU terlihat dari pemberian wewenang menghentikan penyidikan kepada KPK. Pelemahan lain lewat pembentukan Dewan Pengawas yang punya wewenang mengontrol penindakan komisi antikorupsi.

“Situasi ini adalah saat genting bagi seluruh rakyat Indonesia terkait pemberantasan korupsi,” kata Asfinawati dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 September 2019.

Fadli menyebut kritik semacam itu dapat menjadi masukan pada saat pembahasan nanti. “Itu bagian yang bisa dibahas dalam pembahasan nanti, masukan-masukan dari masyarakat,” ucapnya.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT