Peneliti LIPI Ungkap Empat Akar Permasalahan di Papua
TEMPO.CO | 31/08/2019 12:28
Massa Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme berunjuk rasa sembari berjalan menuju Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019. Dalam aksi itu, mereka menuntut referendum. TEMPO/Subekti
Massa Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme berunjuk rasa sembari berjalan menuju Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2019. Dalam aksi itu, mereka menuntut referendum. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiarti, mengatakan peristiwa yang terjadi di Papua belakangan ini tidak berdiri sendiri. Berdasarkan riset LIPI pada 2009, ada empat akar masalah di Papua yang harusnya diselesaikan pemerintah, namun hingga kini tak kunjung tuntas.

Empat masalah itu adalah stigmatisasi dan diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, kegagalan pembangunan, dan status serta sejarah politik Papua. Ia menuturkan peristiwa di Papua dipicu tindakan rasisme terhadap mahasiswa di Jawa Timur pertengahan bulan ini.

"Diskriminasi dan rasisme itu hanya satu masalah saja, dan itu terbukti. Kita menemukannya di kejadian di Jawa Timur," katanya dalam diskusi "Bagaimana Sebaiknya Mengurus Papua" di Gado Gado Boplo, Cikini, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2019.

Massa yang tergabung dalam Mahasiswa Papua melakukan aksi di Jalan Merdeka, Bandung, Selasa, 27 Agustus 2019. Mereka menolak pernyataan rasisme terhadap orang Papua serta meminta pemerintah untuk menangkap pelaku pengepungan asrama Papua di Surabaya. ANTARA/Raisan Al Farisi

Selain itu, kata Aisah, pemerintah berhutang untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Sayangnya, saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum memenuhi janjinya itu, pelanggaran HAM lainnya tetap terjadi di sana.

"Sampai saat ini masih ada pelanggaran HAM. Pak Jokowi saat terpilih di awal 2014 minta harus ada penyelesaian pelanggaran HAM, tapi sampai saat ini peristiwa Wasior, Wamena, dan Paniai belum terselesaikan," ujar Aisah.

LIPI, kata Aisah, juga telah melakukan riset terkait kemiskinan di Papua pada tahun lalu. Hasilnya, angka kemiskinan tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah justru terjadi di kabupaten atau kota dengan jumlah penduduknya mayoritas orang asli Papua.

"Ini ironis, otonomi khusus (otsus) sudah 20 tahun berjalan, kok, gak ada perubahan. Padahal otsus ditujukan untuk orang asli Papua," kata Aisah.

Ia menuturkan pemerintah kerap menghindari pembahasan tentang status dan sejarah politik masyarakat Papua. Padahal, kata Aisah, ada perbedaan perspektif tentang proses integrasi Papua ke Indonesia.

Menurut Aisah, empat hal ini tidak boleh ditinggalkan saat pemerintah pusat bicara tentang Papua. Ia menilai pemerintah cenderung melihat Papua dari sisi ekonomi saja.

"Paling tidak ada empat masalah yang harus dituntaskan namun pemerintah hanya fokus pada isu ekonomi saja. Pembangunan memang perlu tapi gak cukup harus melihat hal lain," kata Aisah.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT