Ketua MPR: UUD 1945 Harus Menjadi Konstitusi yang Hidup di Masyarakat
TEMPO.CO | 18/08/2019 13:34
Ketua MPR Zulkifli Hasan memberi sambutan dalam Peringatan Hari Konstitusi yang digelar di Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2019. (dok MPR RI)
Ketua MPR Zulkifli Hasan memberi sambutan dalam Peringatan Hari Konstitusi yang digelar di Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2019. (dok MPR RI)
INFO NASIONAL-- Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan Peringatan Hari Konstitusi merupakan sangat penting sebab mengingat konstitusi dalam bentangan sejarah telah menjadi Dokumen Nasional. "Yang berfungsi untuk menegaskan Identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia; Piagam Kelahiran bangsa Indonesia; cita-cita Indonesia merdeka, tujuan pembentukan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Dasar Negara Pancasila," ujarnya saat memberi sambutan dalam Peringatan Hari Konstitusi yang digelar di Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2019.
 
Zulkifli Hasan mengajak kepada semua untuk merefleksikan diri sekaligus merenungkan, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para Pendiri Bangsa adalah suatu dokumen hukum yang khas. Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya jenis norma khusus yang berdiri di puncak piramida normatif.
 
"Akan tetapi di dalamnya termaktub komitmen dan orientasi bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang untuk mengarahkan perilaku bangsa Indonesia dalam mengarungi kehidupan di masa sekarang dan masa yang akan datang." kata Zulkifli.
 
Menurutnya, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik hukum sebagai jaminan utama untuk menjaga hubungan antara rakyat dan pemerintah. Konstitusi dikatakan harus menjamin terpenuhinya hak-hak asasi manusia, realisasi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, terlaksananya perlindungan terhadap segenap warga negara, berjalannya supremasi hukum, terpeliharanya norma-norma khas masyarakat, terkendalinya pemerintahan, serta persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia dalam kerukunan meskipun dibingkai perbedaan.
 
“Untuk itulah, konstitusi bukan hanya harus mendapat pengawalan agar tetap dapat menjadi panduan bernegara”, ujarnya. “Juga perlu ditanamkan ke setiap jiwa warga negara Indonesia”, tambahnya.
 
Dalam kerangka itu, MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi pancasila dan kedaulatan rakyat, mengambil peran untuk terus-menerus menginstitusionalisasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, sesuai dengan mandat undang-undang, MPR juga melakukan aktualisasi nilai-nilai ideologi dan dasar negara Pancasila, memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
 
Menginstitusionalisasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke seluruh lapisan masyarakat merupakan ikhtiar MPR agar konstitusi negara kita menjadi konstitusi yang hidup dan konstitusi yang bekerja untuk cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial. (*)

REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT