Mencium Seleksi Janggal Anggota KPI
TEMPO.CO | 29/07/2019 08:35
Suasana uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia di Komisi I DPR, Rabu, 10 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Suasana uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia di Komisi I DPR, Rabu, 10 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Abdul Kharis Almasyhari sudah melepas jas abu-abu yang dikenakannya. Dalam balutan kemeja putih, Ketua Komisi Komunikasi dan Informasi Dewan Perwakilan Rakyat ini masuk kembali ke ruang rapat komisi dan menyaksikan keriuhan pemilihan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang masih berlangsung.

Beradu pandang dengan Yuliandre Darwis, Kharis tersenyum dan menyapa pria yang baru terpilih kembali menjadi anggota Komisi Penyiaran itu. “Gimana, selamat ya,” kata Kharis kepada Ketua KPI Pusat periode 2016-2019 itu pada Rabu, 10 Juli 2019. Menjabat tangan Kharis, Yuliandre mengucapkan terima kasih.

Beberapa menit sebelumnya, Komisi I DPR baru saja mengumumkan sembilan anggota KPI terpilih periode 2019-2022. Sembilan calon terpilih ini terdiri dari empat inkumben, yakni Agung Suprio, Hardly Stefano Fenelon Pariela, Nuning Rodiyah, dan Yuliandre Darwis. Lima calon lainnya adalah Aswar Hasan, Irsal Ambria, Mimah Susanti, Mulyo Hadi Purnomo, dan Mohamad Reza.

Sembilan calon ini dipilih setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh Komisi I DPR pada 8-10 Juli 2019. DPR keukeuh menggelar fit and proper test terhadap 34 calon. Padahal, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala menyebut ada dugaan maladministrasi dalam tahapan yang dilakukan Panitia Seleksi Calon Anggota KPI periode 2019-2022.

Pansel dibentuk oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada Oktober 2018. Diketuai Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ahmad Ramli dan beranggotakan 16 orang lainnya, panitia bertugas melakukan seleksi administrasi, tes tertulis, psikotes, dan tes kesehatan sebelum akhirnya para calon diuji oleh Komisi I DPR.

Abdul Kharis beralasan Ombudsman tak meminta Komisi I menghentikan proses, hanya memberikan catatan untuk seleksi di waktu mendatang. “Itu bukan kewenangan kami untuk meminta proses dihentikan,” kata Adrianus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juli lalu. Toh, tahapan tetap dilanjutkan. Pada 16 Juli, rapat paripurna DPR menyetujui sembilan anggota KPI periode 2019-2022.

Selain adanya temuan Ombudsman, proses seleksi juga dikritik oleh sejumlah pegiat penyiaran. Anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) Muhammad Heychael bahkan melayangkan surat permintaan keterbukaan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kominfo dan DPR.

Ada tiga poin yang diminta Heychael. Pertama ialah pemeringkatan hasil 34 calon yang lolos seleksi Pansel. Kedua, Heychael meminta hasil penelusuran rekam jejak dari Komisi Pemberantasan Korupsi; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; pemangku kepentingan di bidang penyiaran; dan rekam jejak media sosial. Informasi ketiga yang diminta untuk dibuka adalah hasil notulensi rapat dengar pendapat Komisi I DPR dan Pansel pada 13 Mei dan 19 Juni 2019.

Mantan Direktur Remotivi ini juga mempertanyakan lolosnya tujuh inkumben dalam 34 daftar peserta fit and proper test. “Kami tidak mau jadi rumor bahwa DPR atau Pansel mengistimewakan tujuh inkumben. Supaya tidak jadi rumor harus dibuka supaya pemilihan ini berintegritas,” kata Heychael kepada Tempo, Selasa, 9 Juli 2019.

Keterbukaan informasi juga diminta oleh Ketua Bidang Penyiaran Aliansi Jurnalis Independen Bayu Wardhana. Bayu mendesak dibukanya notulensi rapat Pansel sejak Oktober 2018 hingga selesai masa kerja pada Juni 2019, termasuk notulensi pertemuan Pansel dengan pemangku kepentingan di bidang penyiaran seperti asosiasi industri penyiaran dan Kominfo.

Permintaan keterbukaan informasi itu bukan tanpa sebab. Seorang sumber di lingkungan Pansel mengatakan proses seleksi memang diwarnai sejumlah kejanggalan. Kejanggalan-kejanggalan itu mengemuka ketika pada 16 Maret bocor 27 nama yang disebut lolos seleksi untuk mengikuti fit and proper test di Komisi I DPR. Daftar itu dibantah Kominfo.

Pada 19 Juni, Komisi I DPR mengumumkan 34 nama yang akan diuji kepatutan dan kelayakan. Daftar 34 nama ini berbeda dengan yang sebelumnya beredar. Tujuh nama inkumben masuk dalam lis tersebut. Padahal di bocoran 27 nama, hanya ada satu nama petahana yang tertera, yaitu Ubaidillah.

Sumber Tempo di lingkungan Pansel membenarkan nama yang beredar pada 16 Maret itu. Ia mengatakan 27 nama itu dipilih setelah merampungkan tahapan wawancara pada 4-5 Maret di Hotel Aryaduta, Jakarta. Namun, keputusan diambil sebelum hasil penelusuran rekam jejak dari KPK dan PPATK masuk ke Pansel.

Adalah Komisi I DPR yang kemudian meminta agar ketujuh nama inkumben dimasukkan dalam daftar calon yang akan diuji kepatutan dan kelayakan. Permintaan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi I dan Pansel pada 13 Mei 2019. Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Yudha dan Asril Tanjung mengakui permintaan itu berasal dari mereka.

Alasannya, Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa calon inkumben yang mendaftar otomatis bisa mengikuti fit and proper test. “Kebetulan, hasil dari Pansel ini, pertama di luar keinginan kami. Padahal sudah ada peraturan di KPI, kok tidak dimasukkan, padahal itu inkumben. Kami panggil Pansel,” kata Asril kepada Tempo.

Sumber Tempo mengungkapkan Pansel awalnya tetap menolak mengikuti kemauan DPR. Pansel, kata dia, beralasan sejumlah nama inkumben tak dimasukkan lantaran adanya pengaduan masyarakat ihwal kedekatan mereka dengan industri penyiaran dan adanya catatan PPATK.

Lagipula, PKPI Nomor 1 Tahun 2014 pun sebenarnya mengatur bahwa jumlah calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan berjumlah 2 atau 3 kali lipat dari jumlah anggota KPI Pusat yang akan ditetapkan. Artinya, Dewan seharusnya hanya menguji 18 atau maksimal 27 calon.

Namun pada 19 Juni Dewan kembali memanggil Pansel dan Menkominfo untuk rapat dengar pendapat. Dalam rapat ini Komisi I berkukuh bahwa semua calon inkumben harus masuk dalam daftar yang akan mengikuti fit and proper test. “Akhirnya tidak hanya 27, tapi 34 yang di-fit and proper test. Jadi kami menyelamatkan Pansel, sekaligus menegakkan aturan,” kata Asril Tanjung.

Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae mengatakan data dan informasi dari lembaganya bersifat rahasia dan tak bisa diungkap ke publik. Dian mengatakan seluruh data itu juga telah diserahkan kepada Kominfo beberapa bulan silam. “Seandainya pun ada catatan dari PPATK, hal itu ‘belum tentu’ mengindikasikan adanya perbuatan pidana. Silakan Pansel menggali lebih lanjut untuk memastikan kredibilitas semua calon,” kata Dian lewat pesan singkat kepada Tempo.

Asril Tanjung dan Abdul Kharis mengaku tak tahu adanya persoalan terkait PPATK yang menyeret sejumlah inkumben. Sebaliknya, anggota Komisi I DPR El Nino Mohi mengakui isu itu sempat dibahas di Komisi I. Hanya saja, kata politikus Gerindra ini, Pansel tak dapat membuktikan dugaan yang ada. “Dalam pertemuan itu Komisi satu minta bukti-bukti dari apa yang dituduhkan. Pansel tidak mampu memberikan buktinya,” kata dia.

Tempo sudah berusaha menghubungi sejumlah anggota Pansel, di antaranya Agus Pambagyo, Betti Alisjahbana, Bambang Wibawarta, tetapi mereka tak bersedia berkomentar. "Pansel sudah bubar, silakan tanya ke Komisi I," kata Betti Alisjahbana.

Ketua Pansel Ahmad Ramli yang juga merupakan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, hanya merespons sekali dengan mengirimkan siaran pers dari pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu bertanggal 28 Juni 2019. Dalam rilisnya, Kominfo menyatakan Pansel melaksanakan proses seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Kominfo Rudiantara menyampaikan hal senada. Dia mengatakan status seseorang terkait PPATK dan KPK tidak untuk dibuka kepada publik. Lagipula, kata dia, data dari PPATK masih berupa kecurigaan yang belum tentu benar. “PPATK itu kan datanya dicurigai, belum tentu benar. Nanti kalau udah di-disclose ke mana-mana, kasihan orangnya kalau ternyata enggak benar.”

Soal hasil kerja Pansel bentukannya yang banyak dipersoalkan, Rudiantara tak mau banyak berkomentar. Dia berujar Kementerian hanya diminta oleh DPR untuk membentuk tim seleksi, sedangkan kewenangan memilih ada pada Komisi I.

“Kami melaksanakan proses panitia seleksi berdasarkan permintaan dari Komisi satu. Sudah selesai maka kami sampaikan. Udah itu aja,” kata Rudiantara.

Sebaliknya, Abdul Kharis juga enggan menanggapi polemik yang terjadi selama seleksi oleh Pansel. Di pelbagai kesempatan, Kharis mengklaim DPR sudah menjalankan proses secara terbuka dan sesuai prosedur. “Dari kemarin masalahnya di Pansel, tapi yang dikejar kami terus,” kata Kharis pada Rabu, 10 Juli lalu.

Toh, DPR sudah menetapkan sembilan anggota KPI periode 2019-2022 kendati menyisakan banyak pertanyaan. Masa kerja KPI periode 2016-2019 pun telah habis pada 27 Juli kemarin.

Meski begitu, Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran mendesak Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap proses seleksi anggota KPI sebelum melantik komisioner terpilih. Pegiat KNRP, Muhammad Heychael, juga mendesak Pansel dan Kominfo bertanggung jawab dengan menunjukkan akuntabilitas dari proses yang sudah mereka jalankan.

“Kalau Presiden berkomitmen secara moral untuk menjaga secara moral untuk menjaga KPI yang berintegritas, seharusnya Presiden meminta Kominfo akuntabel,” kata dia, Ahad, 28 Juli 2019.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT