Langkah Sri Mulyani Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi
TEMPO.CO | 29/07/2019 07:34
Menter Keuangan Sri Mulyani berada di balik kemudi mobil listrik Toyota  Prius Plug-In Hybrid  Electric Vehicle (PHEV) saat mengunjungi booth Toyota yang hadir di GIIAS 2019 di BSD City, Tangerang, Banten, Rabu, 24 Juli 2019. Di hadapan para pelaku bisnis
Menter Keuangan Sri Mulyani berada di balik kemudi mobil listrik Toyota Prius Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) saat mengunjungi booth Toyota yang hadir di GIIAS 2019 di BSD City, Tangerang, Banten, Rabu, 24 Juli 2019. Di hadapan para pelaku bisnis otomotif Menkeu menjelaskan bahwa dalam minggu ini akan ditandatangani Perpres Mobil Listrik, untuk percepataan program kendaraan bermotor listrik untuk transportasi serta Peraturan Pemerintah menyangkut bahan dari pajak yang bersangkutan dengan klasifikasi emisi dari otomotifnya. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah tengah melakukan reformasi internal untuk memperkuat ekonomi di antaranya dengan meningkatkan penerimaan pajak tanpa menekan investasi.

“Kalau kita lihat kontribusinya, industri manufaktur masih yang terbesar. Jadi, kalau industri manufaktur mengalami tekanan, terasa sekali di dalam penerimaan kita,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari laman Kemenkeu, Minggu, 28 Juli 2019.

Pemerintah mengklaim momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan Semester I 2019 masih positif meskipun perekonomian global melemah.

Untuk memperkuat momentum tersebut, pemerintah melakukan reformasi internal dengan meningkatkan penerimaan pajak tanpa menekan investasi. Salah satu yang dilakukan Pemerintah dalam reformasi perpajakan adalah investasi di bidang data dan analisis.

Sementara itu sektor industri yang masih tumbuh sehat adalah industri jasa keuangan, konstruksi dan real estate, serta sektor transportasi dan pergudangan yang paling tinggi pertumbuhannya. Hal ini berkaitan erat dengan mobilitas, pembangunan infrastruktur dan juga munculnya ekonomi digital dan e-commerce.

Adapun sejak tahun 2014-2015, pemerintah telah meletakkan beberapa milestones kebijakan fiskal, antara lain keringanan PPh revaluasi aset sampai menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), menurunkan pajak usaha kecil dan menengah, dan melakukan peraturan perundangan untuk akses informasi.

Sri Mulyani tak menampik bahwa yang membedakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 10 tahun yang lalu adalah memiliki informasi yang luar biasa yang tidak hanya berasal dari internal DJP saja, tetapi juga dari 132 negara yang akan mengirimkan informasi (AEOI) bahwa ada Wajib Pajak (WP) di wilayah jurisdiksinya.

BISNIS


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT