Tolak Anggota Baru Koalisi Pendukung Jokowi, PKB: Sudah Banyak
TEMPO.CO | 24/07/2019 04:05
Presiden Joko Widodo makan malam bersama enam pimpinan partai politik, yaitu (kiri Jokowi) Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, dan (kanan Jokowi) Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputr
Presiden Joko Widodo makan malam bersama enam pimpinan partai politik, yaitu (kiri Jokowi) Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, dan (kanan Jokowi) Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 23 Juli 2018. Dok: Agus Suparto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar setuju anggota partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf, kini pasangan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024, tak perlu ditambah. Alasannya, anggota koalisi yang sekarang dan telah mengantar memenangi pilpres lalu sudah banyak.

"Saya setuju, ini sudah banyak," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa 23 Juli 2019.

Muhaimin menilai kebersamaan dengan partai di luar koalisi bisa tetap terjalin tanpa mereka masuk koalisi. "Meski tentu butuh waktu," katanya kagi

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan empat partai pengusung Jokowi-Ma'ruf tak berpikir untuk melebarkan koalisi. Dia menunjuk kepada partai dari eks pendukung Prabowo-Sandiaga.

Menurut Johnny, hal itu dibahas dalam pertemuan empat ketua umum di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta pada Senin malam, 22 Juli 2019. Pertemuan justru menggarisbawahi prioritas menjaga soliditas koalisi. 

Pertemuan Senin malam lalu melibatkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Johny menuturkan, keempat ketua umum itu berpandangan bahwa koalisi saat ini berbeda dengan selepas pemilihan presiden 2014 lalu. Saat itu koalisi Jokowi dinilai tak cukup kuat lantaran tidak disokong mayoritas partai di parlemen. 

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT