Sistem Zonasi Sekolah Jadi Sorotan di Hari Anak Nasional
TEMPO.CO | 21/07/2019 15:12
Sejumlah siswa dan orang tua murid antre saat akan mengikuti seleksi PPDB di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Selasa, 18 Juni 2019. Sistem PPDB Jawa Barat dibagi berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen
Sejumlah siswa dan orang tua murid antre saat akan mengikuti seleksi PPDB di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Selasa, 18 Juni 2019. Sistem PPDB Jawa Barat dibagi berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen. ANTARA/Yulius Satria Wijaya/

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Generasi menyoroti masalah yang muncul di penerapan sistem zonasi sekolah yang diterapkan oleh pemerintah. Meski bertujuan baik, mereka menilai dalam penerapannya sistem ini tak berjalan baik karena jumlah sekolah negeri yang tak merata di Indonesia.

"Sekolah jenjang SLTP/SLTA jumlahnya di hampir semua wilayah Indonesia sangat minim. Apa yang menjadi program prioritas Kemendikbud terhadap kondisi ini?" ujar Direktur Eksekutif LPA Generasi Ena Nurjanah, dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli 2019.

Karena itu, ia berharap pemerintah serius untuk meningkatkan jumlah sekolah bagi anak. Salah satunya bisa dimulai dengan berkomunikasi dan memantau secara intensif dengan Pemerintah Daerah yang mewajibkan sistem zonasi sekolah.

Selain itu, Eni juga menyebut penerapan sistem zonasi ini memiliki interpretasi beragam di lapangan. Hal ini dinilai Eni dapat membuka ruang korupsi baru. Sebab, model zonasi di banyak wilayah sangat bervariasi.

"Sistem zonasi yang katanya menghilangkan penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), pada kenyataannya masih digunakan sebagai salah satu cara masuk sekolah negeri," kata Eni.

Berbagai permasalahan ini disebut Eni menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di Hari Anak Nasional yang jatuh pada 23 Juli mendatang. Padahal, sebelum sistem zonasi muncul saja, permasalahan di dunia pendidikan anak masih belum selesai.

Mulai dari kekerasan terhadap siswa, sistem pengajaran yang belum sesuai, hingga aksi perisakan (bullying) di kalangan siswa masih kerap terjadi. Karena itu, Eni meminta pemerintah lebih serius dalam menyelesaikan berbagai permasalahan ini.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT