Gerindra Incar Ketua MPR, PKB: Yang Kalah Idealnya Jadi Oposisi
TEMPO.CO | 20/07/2019 06:44
Capres nomor urut 01 Jokowi (kedua kiri) hadir dalam acara ngopi bareng milenial di kawasan Jalan Roda, Manado, Ahad, 31 Maret 2019. Dalam rombongan Jokowi terlihat pula Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, Wakil Ketua TKN Abdul Kadir
Capres nomor urut 01 Jokowi (kedua kiri) hadir dalam acara ngopi bareng milenial di kawasan Jalan Roda, Manado, Ahad, 31 Maret 2019. Dalam rombongan Jokowi terlihat pula Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding menyebut keinginan Partai Gerindra mendapatkan kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sah-sah saja.

Dia mengatakan hal tersebut wajar dalam demokrasi. Namun di sisi lain, Karding menilai partai yang calonnya kalah di pemilihan presiden semestinya menjadi oposisi saja. Dalam hal ini Partai Gerindra.

"Kalau bicara soal ideal, maka sebenarnya banyak yang berpandangan partai-partai yang sejak awal memilih berbeda dengan Pak Jokowi mestinya sudah menyiapkan diri untuk menjadi partai oposisi kalau dia kalah," kata Karding kepada wartawan, Jumat, 19 Juli 2019.

Menurut Karding, sikap semacam itu justru akan menunjukkan karakter dan identitas partai. Berikutnya, Karding menilai oposisi diperlukan untuk menjalankan fungsi pengawasan atau check and balance terhadap pemerintah.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan partainya seharusnya mendapat kursi ketua MPR. Dia berujar diberikannya posisi ketua MPR untuk partainya tak terlepas dari semangat rekonsiliasi pascapilpres.

"Semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa ini pertama-tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR, terutama oleh para pemimpin partai politik, dalam menetapkan ketua MPR," kata Sodik lewat keterangan tertulis, Jumat, 19 Juli 2019.

Menanggapi hal ini, Karding mengatakan rekonsiliasi bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan. Dia menilai rekonsiliasi juga bisa berarti sebagai kerja sama dan upaya menjaga persatuan, tapi tak sampai pembagian kekuasaan.

"Kalau toh sampai pada power sharing, maka tentu akan nanti dibahas bersama khususnya di tingkat partai-partai di tingkat KIK (Koalisi Indonesia Kerja)," kata dia terkait keinginan Partai Gerindra.

Karding melanjutkan, hingga saat ini partai koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin belum pernah bertemu untuk membicarakan paket pimpinan MPR. Apalagi, kata Karding, ada partai-partai penyokong Jokowi yang juga mengklaim layak menjadi Ketua MPR. Mirip yang diinginkan Gerindra.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT