Cita-cita Ahok Bikin Aplikasi Sosial Penyalur Bantuan
TEMPO.CO | 19/07/2019 07:41
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Megawati. twitter.com/basuki_btp
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Megawati. twitter.com/basuki_btp

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ingin membangun semacam aplikasi sosial penyalur bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Keinginan ini disampaikannya saat menjadi narasumber seminar di Gereja Reformed Injili Indonesia, di Samarinda, Kalimantan Timur.

“Saya gak tahu Tuhan izinkan ini atau tidak,” kata dia dalam video yang diunggah di akun Youtube-nya, Panggil Saya BTP, Rabu, 17 Juli 2019. Hingga Jumat, 19 Juli 2019, video berjudul “BTPVLOG #1 - BTP MENJAWAB” ini telah ditonton sebanyak 448 ribu kali, disukai oleh 20 ribu akun dan menuai 3,2 ribu komentar netizen.

Awalnya, Ahok mendapat pertanyaan dari seorang peserta seminar mengenai keinginan atau cita-citanya membangun Indonesia setelah keluar dari penjara. Sejak 9 Mei 2017, Ahok mendekam di rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, setelah terbukti bersalah melakukan penodaan agama. 24 Januari 2019, Ia pun bebas.

Selama di penjara, Ahok mengaku mendapat banyak surat dari masyarakat yang ingin meminta bantuan kepadanya. Para pengirim surat meminta bantuan Ahok menyelesaikan masalah mereka seperti ijazah yang tidak selesai hingga bantuan kursi roda. Ahok pun heran karena ia sudah tak lagi jadi gubernur. Namun, Ahok sempatkan membalas surat-surat tersebut. “Tiap hari itu saya kayak dihukum menulis.”

Dari situlah Ahok berpikir bahwa ia dulu menjadi pejabat karena ingin menggunakan uang pemerintah untuk membantu orang miskin. Namun, Ia menilai tidak ada peluang lagi karena ia sudah diputus bersalah. “Game over saya sudah.” Untuk itu, Ahok mengatakan ingin mendirikan aplikasi saja.

Ahok ingin aplikasi ini menghubungkan orang yang butuh bantuan dengan pemberi bantuan dan pejabat. Ia berencana membangun aplikasi ini lewat kerja sama dengan partai politik. Sehingga nantinya, bantuan yang dibutuhkan warga bisa langsung diberi tahu kepada pemberi sumbangan atau pejabat seperti anggota DPRD.

Sistem ini akan memantau pejabat yang memiliki cukup uang, namun tidak mau menyumbang kepada warga yang membutuhkan. “Lapor ke Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) kalau PDIP,” kata Ahok. Dua hari setelah bebas, yaitu pada 26 Januari 2019, Ahok tercatat resmi bergabung dengan PDIP.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT