Mabes Polri Petakan Kekuatan Jamaah Islamiyah di Jawa - Sumatera
TEMPO.CO | 13/07/2019 08:22
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan saat rilis kasus narkotika jaringan internasional di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan saat rilis kasus narkotika jaringan internasional di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Markas Besar Polri menyebut kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) menyasar Pulau Jawa sebagai daerah penguatan. Meski pada 2007 pemerintah resmi membubarkan JI, namun jaringan tersebut justru semakin berkembang.

Baca: Pengamat Terorisme Sebut Kelompok JI Aktif di Bidang Sosial

Dalam masa bekunya, JI rupanya sibuk mempersiapkan strategi baru yakni tamkin atau penguasaan wilayah yang diperkuat. "Yang terakhir tetap Jawa, sedangkan pendukung perekonomian mereka ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan NTB," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi pada Jumat, 12 Juli 2019.

Guna memperluas penguasaan wilayah, JI diketahui merekrut pendukung secara tertutup. Di mana, anggota yang lolos dari rekrutmen, dikirim ke luar negeri untuk mendapat pelatihan dan praktek perang langsung di Suriah dan Irak. Dalam perekrutan, mereka juga kerap mendekati tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Selain itu, JI memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan propaganda dan ajarannya. "Propaganda itu mereka sebarkan melalui media sosial dan media yang dibuat sendiri. Ini dalam rangka untuk membentuk opini terkait kelompoknya," ucap Dedi.

Pimpinan JI, Para Wijayanto bersama istri dan tiga anggotanya ditangkap Tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri pada 28 Juni 2019 lalu. Berdasarkan pemeriksaan terhadap mereka, JI diketahui memiliki usaha perkebunan kelapa sawit sebagai modal membangun dan kegiatan kelompok tersebut.

Baca: Polisi Cari Kebun Sawit Jaringan Jamaah Islamiyah Para Wijayanto

Dedi mengatakan, polisi kini masih mencari tahu perusahaan dan lokasi perkebunan tersebut. Namun dari usaha kebun sawit itu, Para mampu membayar anggotanya Rp 10 juta hingga Rp 15 juta per bulan. “Mereka bisa dikatakan berhasil membangun kekuatan ekonomi untuk operasional sehari-hari termasuk gaji pejabat struktural,” kata Dedi.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT