Tampik Tuduhan Copoti Ketua DPD, Airlangga: Golkar Demokratis
TEMPO.CO | 13/07/2019 03:44
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi mengumumkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto di Ruang Rapat Fraksi Golkar, Kompleks Parlemen, 15 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi mengumumkan Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR pengganti Setya Novanto di Ruang Rapat Fraksi Golkar, Kompleks Parlemen, 15 Januari 2018. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menampik dirinya memberi arahan pencopotan sejumlah Ketua DPD II. Mereka diduga dicopot karena mendukung Bambang Soesatyo (Bamsoet) maju sebagai ketua umum dalam Musyawarah Nasional atau Munas Golkar mendatang.

Baca: MKGR Deklarasi Airlangga Ketua Umum Golkar Sampai 2024

Airlangga memberikan penyataannya usai menerima deklarasi dukungan dari ormas sayap Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), pada Jumat malam 12 Juli 2019. Dukungan diberikan kepadanya untuk melanjutkan kepemimpinan sebagai ketua umum lima tahun ke depan. 

"Enggak ada (arahan dari pusat untuk pemecatan). Itu kan masalah DPD I. Mereka (dicopot akibat) ada kasus spesifik lainnya," ujar Airlangga. 

Airlangga menegaskan, DPP Partai Golkar tidak mencampuri urusan DPD I dan DPD II. Dia berdalih partai beringin itu demokratis. "Partai Golkar punya AD/ART dan kami organisasi berjenjang. Jadi kalau tingkat II koordinasinya dengan tingkat I provinsi," ujar Airlangga.

Sebelumnya, ada 10 ketua DPD II di Maluku dan Ketua DPD II Partai Golkar Cirebon yang dipecat dari jabatannya. Bamsoet menilai pemecatan lantaran dukungan terhadap dirinya sebagai calon ketua umum Golkar di Munas mendatang.

Bamsoet mengatakan, lebih baik dia yang dicopot ketimbang pendukungnya. Dia mengecam pemecatan itu sebagai sikap otoriter dan tirani yang harus dilawan. "Kenapa enggak saya aja yang di-Plt (pelaksana tugaskan)? Dipecat, kan gitu. Karena saya lah sumber daripada kawan-kawan dipecat," kata Bamsoet di kantornya sebagai Ketua DPR RI di Senayan, Jumat 12 Juli 2019.

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Utara Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia membantah pencopotan 10 ketua DPD di Maluku itu terkait masalah politik pencalonan Bamsoet sebagai ketua umum. Menurut Doli, pemberhentian itu berdasarkan alasan kuat menyangkut urusan organisasi, serta dilakukan dengan mekanisme kepartaian.

"Jangan dikapitalisasi menjadi masalah politik apalagi ditarik-tarik dikaitkan dengan munas," kata Doli lewat keterangan tertulis, Rabu 10 Juli 2019.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi juga membantah pencopotan Ketua Partai Golkar Kota Cirebon Toto Sunanto lantaran dukungan terhadap Bambang Soesatyo. Dedi mengatakan Toto diberhentikan berdasarkan permintaan dari lima Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kota Cirebon yang disampaikan melalui surat bertanggal 18 Juni 2019.

"Suratnya tanggal 18 Juni, ini sebelum dia menyampaikan dukungan ke Pak Bambang Soesatyo," kata Dedi kepada Tempo, Sabtu, 6 Juli 2019.

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT