KPK Soroti Tata Kelola Tambang yang Tak Sejahterakan Masyarakat
TEMPO.CO | 25/06/2019 00:45
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif memberikan penjelasan mengenai OTT ketum PPP Romahurmuziy pada saat Konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu, 16 Maret 2019. TEMPO/ Muhammad Fadhlan
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif memberikan penjelasan mengenai OTT ketum PPP Romahurmuziy pada saat Konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu, 16 Maret 2019. TEMPO/ Muhammad Fadhlan

TEMPO.CO, Kendari-Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) menyoroti pengelolaan sektor pertambangan nikel di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara. Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengaku kaget dengan data-data Gubernur Sulawesi Tenggara yang menyatakan sektor yang konon merupakan primadona ini ternyata tidak memberikan  manfaat spesifik pada  pertumbuhan nilai ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Syarif mencatat dari laporan yang dia terima, sektor ini hanya  berkontribusi sekitar 12 persen saja atau 99,8 miliar rupiah pada pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai 705 miliar di tahun 2018.

Baca Juga: KPK: Banyak Tambang Dibekingi Aparat Bersenjata

Nilai itu, menurut Laode, sangat kecil bila disandingkan dengan jumlah IUP yang mencapai 393 dan dari jumlah itu hanya ada 2 perusahaan yang mengantongi sertifikat Clean n Clear (CnC). KPK pun menyarakan agar perusahaan yang tidak CnC ini seharusnya izinnya bisa dibekukan atau dicabut karena hal itu sudah melanggar undang-undang.

“Sangat kecil, tidak sebanding dengan yang sudah ditambang,” ujar Laode Syarif di Kendari saat memberikan arahan pada rapat koordinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi terintegrasi provinsi kabupatan/kota kamis sore di aula kantor gubernur, Senin sore, 24 Juni 2019.

Soal lain yang disoroti KPK adalah dampak dari aktivitas ekstrasi ini. Dampak yang telah ditimbulkan salah satunya adalah bencana lingkungan berupa banjir. Kerugianya bila dikonversi ke dalam rupiah mencapai triliunan.

Perusahaan-perusahaan tambang, katanya, hanya datang mengeruk kekayaan alam di Sulawesi Tenggara dan abai pada kewajibannya. Data Pemerintah Sulawesi Tenggara mencatat banyak perusahaan yang belum menyelesaikan kewajiban dana jaminan reklamasinya.

Laode mengingatkan pemerintah patuh pada aturan saat memberikan izin tambang.  Dia mengingatkan agar pemerintah belajar dari masa lalu.  Tata kelola tambang yang serampangan membuat mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman dan mantan Gubernur Nur Alam harus mendekam di hotel prodeo lantaran tersandung kasus tambang. “Tolong kita lakukan perbaikan masa kita mau ditipu-tipu, kasihan kita terus dibodohi begini padahal dampaknya sangat besar,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah, kata Laode, seharusnya bisa kreatif  memaksimalkan potensi lain selain tambang guna meningkatkan pendapatan daerah. Dua sumber yang harus dikelola optimal yakni sektor pajak dan aset digenjot untuk pemasukan daerah.

“Banyak kan, tetapi selama ini tidak maksimal. Ada pajak restoran, reklame, air permukaan, parkir. Tapi kita tidak tahu  apakah sampai ke kas daerah atau negara, kita tidak tahu. Makanya kita datang untuk rapat koordinasi ini,” katanya.

Simak Juga: Lingkungan Rusak, KPK Imbau Pemerintah Bentuk Pengawas Minerba

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara Andi Azis tak menampik jika pengelolaan dana jaminan reklamasi masih tak optimal. Hal itu dikarenakan belum padunya pengelolaan. Dana Jamrek oleh pengusaha tambang dititipkan pada 4 kas bank.

“Pastinya kami mau adakan rekonsiliasi dulu sesuai kewenangan, seluru jamrek dikembalikan ke provinsi. Ini masih ada sebagian di kabupaten. Tadinya ada 36 miliar yang sekarang yang sudah didapat ada 41 miliar tapi masih ada yang belum tercatat," ucapnya.

 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT