LAKN: Ma'ruf Amin Bukan Pejabat Atau Karyawan BUMN
TEMPO.CO | 12/06/2019 07:22
Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Cawapres nomor urut 01 Maruf Amin (kanan) saat halalbihalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2019. Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla me
Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Cawapres nomor urut 01 Maruf Amin (kanan) saat halalbihalal di Istana Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2019. Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah Kalla menggelar halalbihalal Idufitri 1 Syawal 1440 Hijriah di Istana Negara yang terbuka bagi masyarakat umum maupun pejabat negara. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi Negara Tohadi mengatakan kedudukan Ma'ruf Amin sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah BNI Syariah dan Mandiri Syariah tak menjadikannya sebagai pejabat atau karyawan BUMN.

Baca juga: Cerita Posisi Ma'ruf Amin di Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah

Dengan demikian, kata Tohadi, pernyataan Ketua Tim Hukum Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto bahwa pasangan capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin dapat didiskualifikasi karena Ma'ruf Amin melanggar ketentuan Pasal 227 huruf p UU 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) tidak tepat.

"Tidak diragukan lagi itu sebagai nalar hukum yang melompat dan keliru jika kedudukan Kiai Ma'ruf Amin sebagai anggota DPS BNI Syariah dan Mandiri Syariah disamakan sebagai pejabat atau karyawan BUMN yang dilarang Pasal 227 huruf p UU Pemilu," kata Tohadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 12 Juni 2019.

Menurut Tohadi, dalam UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan) disebutkan dengan jelas bahwa antara Dewan Pengawas Syariah (DPS), pejabat, dan karyawan perseroan adalah hal yang jelas berbeda.

"Pejabat perseroan itu yang menjalankan tugas dan wewenang organ perseroan terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Pejabat dan karyawan terlibat dalam RUPS. Sedangkan DPS adalah diangkat oleh RUPS berdasarkan rekomendasi MUI. Jadi, DPS sama sekali tidak ikut dalam RUPS," ujarnya.

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), DPS merupakan representasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kewenangannya mengurus mengenai kepatuhan syariah (syariah compliance).

DPS diangkat Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi MUI dan bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah (Pasal 32 ayat (2) dan (3) UU Perbankan Syariah).

"Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 15 angka a dan b UU Perbankan Syariah, DPS itu bukan termasuk pejabat atau karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). Akan tetapi, DPS merupakan pihak yang memberikan jasa kepada Bank Syariah atau UUS," kata Tohadi.

Merujuk ketentuan Pasal 40 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /Pbi/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, bahwa DPS berbeda dengan Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai Bank Indonesia secara keseluruhan.

"Jadi, dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sangat jelas DPS bukan merupakan pejabat atau karyawan BUMN," kata Tohadi yang sehari-hari berprofesi sebagai dosen dan advokat ini.

Baca berita Ma'ruf Amin lainnya di Tempo.co

ANTARA


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT