Pleno KPU DKI Usai, PPK Pulogadung: Kerja Kami Gerabak Gerubuk
TEMPO.CO | 21/05/2019 17:45
Petugas KPU DKI Jakarta melakukan pendataan saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 9 Mei 2019. Rekapitulasi penghitungan ini mencaku
Petugas KPU DKI Jakarta melakukan pendataan saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 9 Mei 2019. Rekapitulasi penghitungan ini mencakup wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pulogadung Heri Susanto mengungkap apa yang terjadi di balik proses rekapitulasi suara Pemilu 2019 di wilayahnya. Seperti diketahui Pulogadung menjadi yang paling akhir menyetor hasil rekapitulasi dan berdampak pleno KPU DKI Jakarta sangat terlambat karena dua kali mengalami perpanjangan waktu.

Baca:
Cerita Pleno Rekapitulasi KPU DKI yang Banjir Interupsi

“Ada beberapa kendala yang kami temui sejak awal, hingga menyebabkan proses rekapitulasi di Kecamatan Pulogadung terlambat,” kata Heri saat dihubungi Tempo, Sabtu 18 Mei 2019.

Heri menuturkan kalau penyebab utama keterlambatan Pulogadung dalam melakukan rekapitulasi suara adalah ketersediaan gedung untuk menyimpan logistik. PPK Pulogadung baru mendapatkan tempat untuk menyimpan logistik dan proses rekapitulasi di Gedung KNPI pada 29 Maret 2019.

Suasana pemungutan suara ulang di TPS 002, Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur, Sabtu 27 April 2019. Wira Utama/Tempo

Padahal, sembilan PPK lainnya di Jakarta Timur telah menempati gedung untuk menyimpan logistik dan rekapitulasi sejak 10 Maret lalu. “Kami telat 20 hari mendapatkan tempat logistik pemilu,” ujarnya.

Baca:
Jokowi Unggul Tipis di DKI, Saksi Kubu Prabowo Tak Percayai Data KPU

Keterlambatan tersebut memicu kekacauan. Pasalnya, banyak panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan yang telah siap melakukan rekapitulasi, tetapi PPK Pulogadung belum siap. “Kerja kami jadi gerabak gerubuk karena awalnya kami mau menempati GOR Pulogadung untuk logistik, tapi tidak bisa hingga menyebabkan keterlambatan ini,” ujarnya.

Kendala lain yang tak kalah besar, kata dia, adalah minimnya bimbingan teknis kepada kelompok penyelenggara di tempat pemungutan suara. Akibatnya, kata Heri, banyak kesalahan yang terjadi dalam proses pemungutan suara yang berimbas pada proses rekapitulasi di kecamatan.

Baca:
Pleno KPU DKI Menetapkan Jokowi Menang Tipis dari Prabowo

Ia mengungkap ada sekitar 40 TPS yang akhirnya dihitung ulang saat proses rekap di tingkat kecamatan. Padahal, kata dia, semestinya masalah tersebut bisa diselesaikan langsung di tingkat KPPS jika mereka memahami proses pungut dan hitung dalam pemilu tahun ini.

“Banyak kesalahan yang ditemukan itu adalah suara caleg dan partai dihitung dua. Padahal seharusnya satu,” ujarnya. “Masalah ini kalau tidak diselesaikan, kami bisa dianggap menggelembungkan suara.”

Seperti diketahui, KPU DKI baru merampungkan pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi pada Jumat 17 Mei 2019. Penyelesaian melewati dua kali perpanjangan waktu dari seharusnya tenggat 12 Mei 2019. Komisioner juga harus turun langsung memberi pendampingan.

Hasilnya, Pulogadung menjadi satu-satunya kecamatan yang memberi kemenangan untuk Jokowi-Ma'ruf di Jakarta Timur. Namun, secara keseluruhan di Ibu kota, KPU DKI menetapkan pasangan itu unggul dari pasangan Prabowo-Sandi. Selisih suara kedua pasangan 213.410 suara.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT