Wiranto Bentuk Tim Hukum Nasional, Sandiaga: Kurang Kerjaan
TEMPO.CO | 07/05/2019 07:23
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menggelar Rakortas membahas permasalahan pascapemungutan suara pemilu 2019. Hadir dalam rapat tersebut Menkominfo Rudiantara dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. DEWI NURITA/TEMPO
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menggelar Rakortas membahas permasalahan pascapemungutan suara pemilu 2019. Hadir dalam rapat tersebut Menkominfo Rudiantara dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. DEWI NURITA/TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, mengkritik wacana Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, soal pembentukan Tim Hukum Nasional. Tim yang berfungsi untuk mengkaji ucapan, pemikiran, dan tindakan dari tokoh-tokoh ini, disebut Sandiaga tidak penting, dan tak dibutuhkan.

"Saya gak mau suudzon ya, takutnya nanti  membuat kerjaan yang sangat tidak perlu. Kayak kurang kerjaan aja,” kata Sandiaga di rumah orang tuanya, di Kebayoran Baru, Jakarta, Senin 6 Mei 2019.

Baca: Wiranto: Tim Hukum Nasional Hadapi Upaya Delegitimasi Pemilu

Pada konferensi pers di kantornya, Wiranto menyatakan pemerintah akan bertindak tegas terhadap upaya pihak-pihak yang mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, ujar Wiranto, dia akan membentuk tim hukum nasional untuk mencegah terjadinya hal-hal tak diinginkan.

"Tim ini akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia, yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto seusai menggelar Rakortas membahas masalah pascapemungutan suara pemilu 2019 di kantornya, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2019. Anggota tim ini  terdiri dari pakar hukum tata negara, para profesor, doktor berbagai universitas. "Sudah saya undang, sudah saya ajak bicara."

Sandiaga menilai terdapat hal-hal yang lebih substansial ketimbang membuat tim yang menurutnya berpotensi membungkam para tokoh itu. Hal substansial bagi masyarakat saat ini, menurut dia, adalah penyedian lapangan kerja, dan stabilitas harga-harga.

Baca: Wiranto: Media yang Bantu Langgar Hukum, Kalau Perlu Kami Tutup

Pembentukan tim ini dianggapnya sebagai kemunduran. Pasalnya kebebasan berpendapat sudah dijamin oleh undang-undang. “Mengungkapkan pendapat kan sudah dijamin oleh Undang-undang,” tutur mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Berkelakar, Sandiaga menilai tim pengkaji ucapan tokoh yang digagas Wiranto tidak diperlukan, karena sudah ada warganet yang selalu mengomentari ucapan-ucapan para tokoh. “Kalau tokoh-tokoh itu ada omongan kan langsung dinilai sama netizen yang budiman."

FIKRI ARIGI | DEWI NURITA


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT