Perjuangkan Ekspor Sawit, Pemerintah Bakal Bentuk Task Force
TEMPO.CO | 18/04/2019 20:00
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai mencoblos di TPS 20 Pancoran, Jakarta, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai mencoblos di TPS 20 Pancoran, Jakarta, Rabu, 17 April 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menggelar rapat untuk persiapan merespons kebijakan energi terbarukan Uni Eropa yang menempatkan minyak sawit sebagai komoditas tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan berujar pemerintah akan membentuk kepanitiaan khusus guna mempersiapkan gugatan terkait sawit tersebut.

Baca: Luhut Ancam Gugat Eropa ke Pengadilan Jika Negosiasi Sawit Buntu

"Tadi disepakati nanti kita akan ada tim ini, karena birokrat susah, jadi harus ada kepanitiaan khusus. Akan ada aturan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian utk menetapkan siapa yang tergabung dalam task force lah istilahnya," ujar Oke di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 18 April 2019. Menurut dia, Kementerian Perdagangan memang ditugaskan untuk terus melaporkan perkembangan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk melakukan gugatan.

Task force, ujar Oke, dibentuk guna menetapkan berbagai hal. Tim tersebut akan diisi oleh personel lintas kementerian. Di samping itu, mereka juga akan mempekerjakan firma hukum untuk melayangkan gugatan.

"Waktu kami mendampingi Pak Menko ke sana, kami sudah melakukan konsultasi hukum dengan beberapa calon firma hukum yang akan kami rekrut, kami sudah grading, sudah ada lima dan akan kami tetapkan," ujar dia.

Sebelumnya, Langkah perlawanan RI terhadap Uni Eropa akan ditempuh jika Parlemen Eropa menyetujui rancangan kebijakan "Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Directive II" yang diajukan pada 13 Maret 2019.

Parlemen Eropa masih memiliki waktu untuk meninjau rancangan yang diajukan oleh Komisi Eropa tersebut dalam waktu dua bulan sejak diterbitkan. Dalam draf tersebut, minyak sawit (CPO) diklasifikasikan sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan, sedangkan minyak kedelai asal Amerika Serikat masuk dalam kategori risiko rendah.

Oke mengatakan gugatan yang dipersiapkan itu bukan hanya akan dilakukan oleh pemerintah melainkan juga pengusaha swasta. "Kalau pemerintah ke WTO (World Trade Organization), sementara swasta ke European Court of Justice," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Sekjen Kementerian Industri Malaysia Tan Yew Chong mengajukan secara langsung protes keras kepada Uni Eropa atas tindakan organisasi itu yang dinilai mengisolasi industri kelapa sawit kedua negara.

Protes langsung disampaikan Darmin dan Tan dengan menemui parlemen Uni Eropa di ibu kota Brussels, Belgia pada Senin, 8 April 2019, setelah sebelumnya melayangkan surat keberatan kepada organisasi itu. Kedatangan Darmin dan Tan juga sebagai tindak lanjut keputusan Indonesia dan Malaysia untuk bersama melawan regulasi penerapan perintah energi terbarukan Uni Eropa II atau Delegated Act.

Pertemuan Darmin dan Tan dengan parlemen Uni Eropa dikoordinir oleh Kedutaan Besar Indonesia di Brussels, Belgia. Pertemuan dalam bentuk dialog ini untuk menyatukan perbedaan pandangan mengenai masalah kelapa sawit atau CPO.

Pada Februari lalu, Komisi Eropa mengumumkan rencana membatasi penggunaan tanaman biofuel proses penanamannya melakukan penggundulan hutan, diantaranya kelapa sawit. Langkah ini pukulan bagi Indonesia dan Malaysia yang merupakan produsen minyak kelapa sawit dunia. Indonesia dan Malaysia diperkirakan memasok 85 persen kebutuhan minyak kelapa sawit dunia.

Melalui rencana ini, maka Uni Eropa akan menentukan bahan bakar apa yang akan menjadi target energi terbarukan mereka. Biofuels secara tidak langsung mengarah pada perubahan penggunaan lahan dan emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi akan dikeluarkan pada 2023.

Baca: Ada Kampanye Negatif, Ekspor Sawit ke Eropa Januari - Maret Turun

Dalam pernyataannya, Darmin mengatakan Uni Eropa telah mengirimkan sinyal menggunakan lingkungan untuk hambat kelapa sawit Indonesia. Tindakan diskriminasi terhadap kepala sawit ini akan berdampak pada jutaan orang, khususnya mereka yang bekerja di industri ini. Untuk itu, Indonesia dan Malaysia ingin ada dialog konstruktif dengan Uni Eropa untuk kesinambungan industri kelapa sawit.

SUCI SEKARWATI | ANTARA


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT