Saran KPU Menghadapi Hasil Lembaga Survei Abal-Abal
TEMPO.CO | 09/03/2019 18:26
Komisioner KPU Hasyim Asyari memantau proses penyerahan laporan awal dana dana kampanye peserta Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. KPU resmi membuka masa kampanye dengan menggelar deklarasi kampanye damai dan membuka pelayanan pe
Komisioner KPU Hasyim Asyari memantau proses penyerahan laporan awal dana dana kampanye peserta Pemilu 2019 di kantor KPU, Jakarta, Ahad, 23 September 2018. KPU resmi membuka masa kampanye dengan menggelar deklarasi kampanye damai dan membuka pelayanan penyerahan laporan dana awal kampanye (LADK). ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU), Hasyim Asyari, memberikan pandangannya tentang fenomena munculnya berbagai lembaga survei 'abal-abal' di Pemilu 2019. Menurut Hasyim, perlu sebuah otoritas yang benar-benar kompeten untuk dapat mengatur lembaga abal-abal tersebut.

Baca: KPU Imbau ASN Jaga Netralitas di Masa Pemilu

"Beberapa waktu terakhir ada buku 'Matinya Kepakaran'. Bayangkan saja, orang-orang yang sekolah politik, S1, S2, Doktor, kalah sama orang-orang yang wallahualam dapat gelar dikasih media. Pengamat politik dan pengamat sosial misalkan. Kalau penikmat politik okelah," kata Hasyim saat mengisi sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Maret 2019.

Seorang pengamat, kata Hasyim, harus memiliki alat, basis, dan metodologi untuk menganalisis dan menarik kesimpulan. "Mestinya untuk bisa mengontrol, atau bahasa lebih tegasnya mematahkan kerja-kerja lembaga survei yang tidak kredibel dan tidak profesional, satu-satunya yang bisa melakukan ya para ahli di bidang ini," ujar Hasyim.

Hasyim lalu menceritakan ulang kejadian saat Pilkada Jawa Timur 2008. Saat itu, Hasyim mengisahkan, pertarungan antara Soekarwo dan Khofifah Indar Parawansa amatl sengit dengan selisih elektabilitas hanya sekitar 1 hingga 2 persen. "Lembaga survei tidak ada yang berani untuk mengatakan siapa yang menang, karena margin of errornya itu rata-rata di atas selisih 2 persen itu. Ada yang 2 persen, 3 persen, 5 persen," tutur Hashim.

"Mereka (lembaga survei) menahan diri. Ini saya kira yang paling penting itu, keberanian untuk ngerem. Itu pelajaran."

Terakhir, Hasyim meminta agar media cuek, tak menggubris, dan tak mempublikasikan rilis hasil survei dari lembaga-lembaga yang tak jelas. Alasannya, kata dia, agar lembaga yang memang melakukan surveinya secara asal-asalan atau tergantung pesanan tak mendapat perhatian publik.

Baca: KPU NTB Coret 5 WNA dari DPT Pemilu 2019

"Kalau seperti itu kan (lembaga survei) berpikir 'udah bikin kontroversi, enggak ada yang merhatiin, pusing juga ya'. Dan nanti orang yang bayar juga 'Eh lu udah dibayarin mahal-mahal, suruh bikin kontroversi, enggak muncul juga di media'. Berarti apa? Ada peran publik lewat media untuk tidak memunculkan yang aneh-aneh ini," tutur Hasyim Asyari.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT