Seperti Bupati Mesuji, 5 Kepala Daerah Ini Terseret Kasus Proyek
TEMPO.CO | 26/01/2019 10:45
Bupati Mesuji Khamami mengenakan rompi tahanan saat keluar dari gedung KPK setelah diperiksa pada Jumat dinihari, 25 Januari 2019. Bupati Mesuji Khamami resmi ditahan KPK setelah diperiksa pasca-terjaring operasi tangkap tangan (OTT). TEMPO/Imam Sukamto
Bupati Mesuji Khamami mengenakan rompi tahanan saat keluar dari gedung KPK setelah diperiksa pada Jumat dinihari, 25 Januari 2019. Bupati Mesuji Khamami resmi ditahan KPK setelah diperiksa pasca-terjaring operasi tangkap tangan (OTT). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menetapkan Bupati Mesuji Khamami menjadi tersangka suap proyek. Dia disangka menerima suap sebanyak Rp 1,28 miliar terkait proyek di Kabupaten Mesuji.

Baca: Begini Kronologi OTT Bupati Mesuji Khamami

"Kami sangat menyayangkan kepala daerah kembali terjerat dalam kasus korupsi," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019

Khamami menjadi kepala daerah ke-107 yang ditangkap KPK sejak lembaga antirasuah itu berdiri pada 2003. Dari ratusan kepala daerah itu, kasus korupsi proyek menjadi salah satu yang paling jamak. Berikut lima kepala daerah yang juga tersangkut kasus korupsi proyek:

1. Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif

Abdul Latif ditetapkan sebagai tersangka bersama Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Barabai Fauzan Rifani; Direktur Utama PT Sugriwa Agung Abdul Basit, dan Direktur Utama PT Menara Agung Pusaka Donny Witono.

Tersangka Bupati Hulu Sungai Tengah (nonaktif), Abdul Latif, usai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan suap pembangunan dan perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Damanhuri, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Tahun 2017 di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat, 23 Maret 2018. TEMPO/Imam Sukamto

KPK menduga mereka terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri, Barabai, tahun anggaran 2017. Mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada 4 Januari 2018. Dugaan komitmen fee dalam proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri, Barabai sebesar 7,5 persen atau senilai Rp 3,6 miliar.

2. Bupati Ngada Marianus Sae

KPK menyangka Marianus menerima suap dari Direktur Utama PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu sebanyak Rp 4,1 miliar. Suap diduga terkait sejumlah proyek di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Bupati Ngada, Marianus Sae, seusai menjalani pemeriksaan perdana di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018. Marianus diduga menerima janji dan hadiah berupa uang tunai dengan total mencapai Rp 4,1 miliar. Uang itu diserahkan dengan cara ditransfer dan diserahkan langsung secara tunai. TEMPO/Imam Sukamto

Marianus ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada 11 Januari 2018. Marianus diketahui maju sebagai bakal calon gubernur NTT di pilkada 2018 bersama bakal cawagub NTT, Eni Nomleni.

3. Bupati Kebumen Yahya Fuad

KPK menyangka Yahya Fuad menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016. Penetapan tersangka dilakukan pada 23 Januari 2018.

Baca: Terbukti Terima Suap Rp 12 Miliar, Bupati Kebumen Divonis 4 Tahun

Menurut KPK, Fuad bersama-sama pihak lain menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 2,3 miliar. Suap tersebut terkait proyek pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diperoleh dari APBD Kabupaten Kebumen.

Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, 19 Februari 2018. KPK langsung melakukan penahanan terhadap Mohammad Yahya Fuad, yang diduga menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016. TEMPO/Imam Sukamto

4. Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan

KPK menetapkan Rudy Erawan sebagai tersangka pada 31 Januari 2018. KPK menyangka dia menerima suap Rp 6,3 miliar dari mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Uang itu diduga terkait proyek infrastruktur di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016. Uang untuk Rudy didapat Amran dari sejumlah kontraktor proyek tersebut, salah satunya Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan memakai rompi tahan setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 12 Februari 2018. KPK secara resmi melakukan penahanan terhadap Rudi Erawan sebagai tersangka terkait kasus suap dan gratifikasi pada proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016. TEMPO/Imam Sukamto

5. Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat

KPK menetapkan Agus Feisal Hidayat sebagai tersangka pada 24 Mei 2018. Selain Agus, KPK juga menetapkan seorang swasta dari kontraktor proyek Tonny Kongres, sebagai tersangka.

Bupati Buton Selatan nonaktif, Agus Feisal Hidayat, ditangkap KPK melalui OTT pada Juni 2018. Ia terlibat kasus suap proyek-proyek infrastruktur di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Agus tercatat sebagai mantan Ketua DPC PDIP Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. TEMPO/Imam Sukamto

KPK menduga Agus menerima total uang Rp 409 juta dari kontraktor terkait proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Sebagian sumber dana diduga berasal dari kontraktor di lingkungan Pemkab Buton Selatan. Tonny diduga berperan sebagal koordinator dan pengepul dana untuk diberikan kepada Agus.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT