Menanti Komitmen Jokowi - Prabowo Selesaikan Pelanggaran HAM
TEMPO.CO | 14/01/2019 18:29
Calon presiden Prabowo Subianto (duduk kiri) berbincang dengan capres inkumben Jokowi disaksikan Ma'ruf Amin (kanan) dan Sandiaga Uno saat pengambilan nomor urut capres di gedung KPU, Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Calon presiden inkumben Jokowi yang
Calon presiden Prabowo Subianto (duduk kiri) berbincang dengan capres inkumben Jokowi disaksikan Ma'ruf Amin (kanan) dan Sandiaga Uno saat pengambilan nomor urut capres di gedung KPU, Jakarta, Jumat, 21 September 2018. Calon presiden inkumben Jokowi yang berpasangan dengan calon wakil presiden Ma'ruf Amin atau Jokowi - Ma'ruf mendapatkan nomor urut 1. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Persiapan debat perdana calon presiden dan wakil presiden sudah dilakukan oleh kedua kubu tim sukses kedua pasangan kandidat, Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Jawaban dari sejumlah persoalan terkait tema debat capres Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme, pun telah disusun.

Baca: Pengamat: Jokowi dan Prabowo Saling Jaga Aib HAM di Debat Capres

Pelanggaran HAM masa lalu yang dianggap masih menjadi utang pemerintahan Jokowi, juga sudah disiapkan solusinya. Dua jalur yang sama, yaitu jalur yudisial dan non-yudisial, tetap akan ditempuh. "Solusi ketiga, Pak Jokowi juga pernah berbicara bahwa harus duduk bersama semua komponen bangsa untuk menyelesaikan itu. Itu artinya dengan model tawarannya islah," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, saat ditemui Tempo di bilangan Menteng, Jakarta pada Ahad malam, 13 Januari 2019.

Bekas anggota Komisi Hukum DPR ini menganggap sejauh ini Presiden Jokowi sudah menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Salah satunya dengan mengintruksikan kepada Jaksa Agung untuk menindaklanjuti seluruh temuan Komnas HAM. Namun, sampai saat ini bukti yang dimiliki belum patut untuk membuat kasus ini ditingkatkan ke penyidikan.

Ke depan, menuurt Karding, yang terpenting adalah bagaimana membuat sistem hukum yang bisa mencegah terjadinya pelanggaran HAM, serrta bagaimana membudayakan perilaku hukum. Dari salinan visi misi Jokowi-Ma'ruf yang diterima Tempo, melanjutkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu juga masuk dala sembilan fokus utama yang akan dilakukan dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Baca: Survei: Jokowi Banyak Kampanye Kesehatan, Prabowo Tenaga Kerja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM tidaklah mudah. Ia mengatakan, Jokowi hanya terkena residu atau ampas dari kasus tersebut. Sebab, hingga saat ini, persoalan itu belum juga terselesaikan.

"Residu masa lalu yang tidak terselesaikan, yang sudah sekian lama berkepanjangan sehingga ada yang putus, ada yang hilang. Sehingga sekarang diterima resideunya oleh Pak Jokowi," kata Moeldoko di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018.

Jokowi pun telah bertindak dengan mendelegasikan penanganan kasus HAM berat masa lalu kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto dan Jaksa Agung M. Prasetyo. Dalam penanganannya, kata Moeldoko, pemerintah seperti harus menyambung partikel-partikel yang lepas. "Seperti itu kondisinya. Kalau kita enggak peduli, kan, enggak akan menerima korban itu. Jura terima dengan terbuka di Istana," tuturnya. Ia menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan tidak akan melepas tanggung jawab.

Kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang sejak 11 April 2017 hingga kini belum tuntuas, juga berpotensi menjadi catatan buruk Jokowi dalam bidang pelanggaran HAM. Namun, untuk kasus ini, Jokowi punya tameng. Sebab, baru-baru ini Jokowi memerintahkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF kasus Novel. Padahal, sebelumnya, Jokowi berkukuh mempercayakan penanangan kasus tersebut kepada Kepolisian RI.

Langkah Jokowi membentuk TGPF Novel mendekati debat capres tidak begitu saja diterima positif. Sejumlah pihak mencurigai hal itu dilakukan karena alasan politis. Menanggapi tudingan itu, Jokowi menegaskan bahwa keputusannya itu merujuk kepada rekomendasi Komnas HAM. "Bukan dari kami loh. Rekomendasi dari Komnas HAM. Seingat saya di pertengahan Desember sudah keluar rekomendasi," kata Jokowi di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin, 14 Januari 2018.

Baca: Kontras Ragu Komitmen HAM Jokowi-Prabowo Muncul di Debat Capres

Di kubu Prabowo-Sandiaga, mereka mengubah visi dan misi. Salah satu poin penting yang ditambahkan adalah soal HAM. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Siane Indriani, mengatakan hal itu dilakukan untuk penyempurnaan. Sebab, sebelumnya substansi itu sudah ada secara sipil politik, ekonomi, sosial dan budaya, dalam visi misi lama. "Maka dalam penyempurnaan, kami bahas lagi. Akhirnya dimunculkan kata HAM secara eksplisit," kata Siane kepada Tempo, Kamis malam, 10 Januari 2019.

Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, mengatakan kubunya telah menyiapkan materi debat yang mengangkat tema HAM. Terkait tudingan Prabowo terlibat dalam penculikan sejumlah aktivit pada masa menjelang Reformasi, Sudirman mengaku tak khawatir. "Itu hanya isu musiman yang selalu diulang-ulang," ujarnya di Karanganyar, Ahad, 30 Desember 2018.

Meski kedua kubu mengaku siap menghadapi debat capres di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis, 17 Januari nanti, sejumlah pihak ragu para kandidat itu akan saling menyingung soal kasus terkait isu HAM. "Dua-duanya akan sama-sama jaga aibnya," kata Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar dalam diskusi di MMD Inisiatif, Kramat, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

Baca: Sembilan Kasus Dugaan Pelanggaran HAM yang Dikembalikan Kejaksaan

Menurut Haris, keduanya akan saling menjaga diri untuk tak menyerang isu HAM lawanya karena tak mau mendapay serangan balik. "Kalau satu buka kartu, nanti yang lain akan ngegas. Nanti akan saling buka semuanya, saling tuding," ujarnya.

Senada dengan Lokataru Foundation, Koordinator Komisi Nasinal untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani memprediksi debat capres perdana nanti akan formalitas belaka. "Padahal seharusnya momen debat dapat menjadi ruang untuk menguji jejak rekam dan gagasan, juga komitmen kedua calon dalam isu HAM," kata Yati dalam konferensi pers di kantornya, Kramat, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

DEWI NURITA | FRISKI R. | AHMAD FAIZ | BUDIARTI PUTRI | SYAFIUL HADI


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT