Richard Adkerson Beberkan Rencana Freeport Usai Diakuisisi Inalum
TEMPO.CO | 22/12/2018 12:14
Richard Adkerson Beberkan Rencana Freeport Usai Diakuisisi Inalum
Menteri ESDM Ignatius Jonan dan CEO Freeport Mac-Morran Richard Adkerson berpapasan dengan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode Syarif sebelum bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresiden, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Tempo/Vindry Florentin

TEMPO.CO, Jakarta - CEO PT Freeport-McMorran Copper & Gold Inc., Richard Adkerson, mengatakan akan berinvestasi sebesar US$ 20 miliar untuk mengalihkan operasinya dari tambang terbuka (open pit) ke tambang bawah tanah.


Baca juga: Inalum Nyatakan Lunasi Pembayaran Divestasi Freeport Hari Ini


"Sejak 1990, kami menambang open pit. Sekarang kami akan mengoperasikan tambang dalam terbesar di dunia. Ini investasi yang sangat besar. Kami akan berinvestasi sebesar 20 miliar dolar sampai 2041," kata Richard di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018.


Richard mengungkapkan, langkah tersebut dilakukan setelah PT Inalum (Persero) mengakuisisi 51,2 persen saham perusahaannya. Diperkirakan dalam 2 tahun ke depan, produksi PTFI akan jauh menurun karena cadangan di tambang terbuka akan habis. Sehingga, Richard mencanangkan adanya pengembangan operasi tambang.


Selain itu, ia juga akan mendorong tenaga kerja dan memberikan nilai tambah untuk masyarakat Papua, juga seluruh masyarakat Indonesia sebesar-besarnya. "Dan juga pengelolaan lingkungan yang baik untuk Indonesia ataupun untuk kami," ujarnya.


PT Inalum telah melunasi pembayaran divestasi Freeport hari ini. Dengan rampungnya transaksi akusisi saham, Freeport Indonesia kini sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus operasi produksi. Presiden Joko Widodo mengatakan syarat lain untuk mendapatkan IUPK sudah diselesaikan. "Untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, dengan smelter, semuanya juga telah terselesaikan," kata dia.


IUPK operasi produksi baru bisa didapatkan Freeport jika empat syaratnya telah dipenuhi. Syarat tersebut antara lain pelunasan transaksi divestasi 51 persen, kewajiban membangun smelter dalam lima tahun disepakati, kewajiban perubahan rezim kontrak karya ke IUPK disepakati, serta penerimaan negara harus lebih besar setelah perubahan rezim.


TEMPO.CO


 


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT