JK Minta Golkar Tak Tiru Cara Demokrat Kampanye soal Anti Korupsi
TEMPO.CO | 21/12/2018 06:47
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sambutan dalam acara Silaturahmi Menyambut Tahun Pemilu Partai Golkar di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta, 20 Desember 2018. TEMPO/Ahmad Faiz
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sambutan dalam acara Silaturahmi Menyambut Tahun Pemilu Partai Golkar di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta, 20 Desember 2018. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan Partai Golkar tidak bisa menggunakan slogan 'Golkar Antikorupsi' untuk berkampanye. Alasannya mantan ketua umum dan sekretaris jenderal mereka, Setya Novanto dan Idrus Marham, terlibat kasus korupsi.

Simak: JK Berharap 2024 Tidak ada Pemilu Serentak

Untuk memenangkan hati rakyat, JK menyarankan Golkar memenuhi harapan mereka dan merumuskannya dengan baik lewat kata-kata yang mudah dipahami.

"Tapi ini memang sulit karena kalau bicara 'Golkar Antikorupsi', wah Ketum dan Sekjen ada kendala. Bagaimana caranya membenarkan itu. Jadi harus dicari tema yang lain," katanya dalam acara Silaturahmi Menyambut Tahun Pemilu Partai Golkar di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Kamis, 20 Desember 2018.

JK meminta Golkar tidak meniru cara Partai Demokrat saat berkampanye di pemilihan umum 2009. Saat itu, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gencar mengatakan antikorupsi dan menampilkan sejumlah tokoh-tokoh mereka di dalam iklannya.

"Tapi kemudian yang ngomong (antikorupsi) itu ada di dalam (jadi terpidana korupsi). Itu menurunkan suara. Jadi bagaimana berbicara itu jangan seperti dialami partai-partai yang lain," kata dia.

Mantan ketua umum Golkar itu berujar kunci memenangi pemilu adalah dengan memberikan harapan kepada masyarakat. Memberi harapan, kata dia, bukan berarti sekedar melempar janji manis melainkan dengan menunjukkan kinerja partai melalui kader yang ada di legislatif maupun eksekutif. "Partai itu dilihat di DPR atau dari menterinya, tokohnya," ujar dia.

JK mencontohkan di level eksekutif Golkar memiliki Ketua Umum Airlangga yang duduk sebagai menteri perindustrian dan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai menteri sosial. Dua orang ini harus memberikan contoh yang baik dalam menjalankan tugas dan mendengar kebutuhan rakyat.

Simak juga: Polemik Kotak Suara Kardus, JK: Sudah Disetujui DPR dan KPU

"Supaya (masyarakat) mengatakan kalau menterinya dari Golkar pasti cepat kita terima itu (kesejahteraan)," kata JK.


REKOMENDASI BERITA

BERITA TERKAIT